Sunday, November 30, 2014

Shale Gas tetap menguntungkan sekalipun harga minyak rendah


The Oil Price Swoon Won’t Stop the Shale Boom

Still profitable at lower prices, fracking is ripe for technology gains that would help it weather further declines

By Mark P. Mills

With oil prices sliding, energy investors are worried, while Saudi Arabia and Russia no doubt hope, that low prices will cap America’s boom in shale-oil production. Green-energy types sit by, happy to see turmoil in the fossil-fuel sector.

But price dips are common in oil and other markets subject to cyclical swings. True enough, sellers of any product prefer high prices to low; but the current slump sets the stage for what I call America’s shale boom 2.0.

Three factors make it unlikely that the decline in oil prices will bring the shale revolution to an end.

First, shale production is profitable at today’s lower prices. We know this because the boom began during the Great Recession years of 2008-09, when prices fell below $50 a barrel. The price U.S. shale producers got for their oil during the boom averaged around $85 to $90, even though the world price stayed well over $100.

That spread—the difference between the West Texas Intermediate (WTI) and world (Brent) price—was a direct consequence of too much domestic oil chasing too little capacity to move, store and use it. Yet in the past five years alone more than $500 billion of private investment went into hydrocarbon infrastructure. U.S. shale output was obviously profitable enough to spur the stunning growth in production and infrastructure when domestic prices were in the same range as world prices today.

Second, shale production is getting more efficient, which means that profits are possible at prices even lower than today. Smart drilling techniques—horizontal drilling, hydraulic fracturing and information technologies that accurately locate where to place rigs and enable precise steering of the drill through meandering horizontal hydrocarbon-rich shales—are far more productive than when the boom started.

According to the Energy Information Administration, the quantity of shale or natural gas produced per rig has increased by more than 300% over the past four years. This rise in productivity matches (in equivalent terms of capital cost per unit energy out) the improvements in solar power, but it took 15 years for solar’s gains. Solar is now experiencing a slow-down in efficiency improvements; there is no sign of a slow-down in shale technology.

The third factor is the profound economic leverage afforded by the enormous scale and diversity of America’s hydrocarbon infrastructure. Many oil-producing nations have only a few big oil fields and a handful of companies, sometimes just one. The U.S. has dozens of world-class fields, thousands of production companies, tens of thousands of related businesses, and millions of miles of pipe and rail.

Among the thousands of shale producers, you can guarantee there are pioneers just like those who started the shale revolution. As profit margins erode due to low or even lower future prices, the pioneers will try out the revolutionary new shale techniques that have yet to be deployed.

You might think that the latest drilling technologies are already in use, an easy sell when cash is gushing. Not so. Businesses rationally resist spending to disrupt existing machinery and operations simply to learn new tools and techniques. But they will chase profits through efficiency-boosting innovation in leaner times.

The pipeline of next-generation shale tech has been piling up with unfielded advances. These include automated drilling, micro drilling that allows for far faster deployment with a smaller rig footprint and new types of drills (some may use lasers soon), and big-data analytics to maximize yields by tapping into the surprising volume of data from complex shale operations. There is also nanotechnology to radically improve chemical formulations and safety, on-site water recycling and even water-free fracturing, and new classes of high-resolution subsurface imaging to radically improve exploration and production using real-time and microseismic imaging.

In a few years, as new technologies are adopted, journalists will be writing again about the “surprise” that U.S. production expanded by another three million barrels per day on top of that much growth over the past few years. The bounty will in due course spread to other nations where the geophysical shale resources easily match the thousands of billions of barrels in the U.S.

Oil prices will continue to experience cycles as technologies are deployed. And the world will stay awash in oil.

Mr. Mills, a physicist, is a Manhattan Institute senior fellow and co-author of “The Bottomless Well” (Basic, 2006).

barkleypeschel.com

Shale oil & gas produced per drilling rig in the US has increased 300% over the past 4 years

Saturday, November 29, 2014

Surya Paloh Akui di Balik Impor Minyak Angola, Diragukan Hemat 25%

FASTNEWS, Jakarta (7/11) - Penandatanganan Perjanjian PT Pertamina (Persero) - Sonangol EP kurang dari 7 hari Kabinet Kerja, 31 Oktober adalah suatu keajaiban mengingat proses kerjasama biasanya perlu waktu lama negosiasinya. Belum lagi, nama Sonangol mungkin tak akrab di sebagian besar publik ditambah kepastian tidak dibubarkannya Petral. Ternyata, nama Bos Media Group, Surya Paloh ada di balik impor minyak Angola tersebut.

Pendiri Partai Nasdem ini tak menampik soal peran masuknya Angola dalam sistem perdagangan BBM di Indonesia. Ia mengakui menyarankan Presiden Jokowi agar Pertamina bekerjasama dengan Sonangol. "Tapi saran kecil saja," ujar Surya kepada KONTAN di Kantor Partai Nasdem, Jakarta, dengan nada merendah. Surya menyatakan saran itu bertujuan membantu pemerintah baru agar bisa menghemat dari impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM).

Maklum, selama ini Pertamina mengimpor minyak melalui pihak ketiga atau trader alias tidak membeli minyak langsung ke produsennya. Akibatnya, kata pemilik Media Group ini, impor minyak jadi mahal dan memberatkan negara. Nah, ia yakin, jika Indonesia membeli langsung ke produsen, biaya impor bisa ditekan. "Seperti yang dilaksanakan dengan Sonangol, itu baik," kata Surya. Namun, kendati melibatkan PT Surya Energi Raya, perusahaan minyak miliknya, dalam mempertemukan Pertamina dan Sonangol, Surya Paloh membantah dirinya memiliki kepentingan bisnis dalam impor minyak Angola. "Saya hanya memperkenalkan mereka. Setelah itu tak ada hubungan lagi," tandasnya. Sebagai catatan, Grup Sonangol adalah kongsi lama Surya Paloh.

Tahun 2009, Surya Energi mendapat pinjaman modal dari China Sonangol International Holding Ltd. Anak usaha Sonangol EP tersebut menyuntikkan dana US$ 200 juta ke Surya Energi untuk menggarap Blok Cepu. Asal tahu saja, Surya Energi adalah pemilik 75% saham PT Asri Darma Sejahtera. Sementara 25% saham perusahaan ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Asri Darma inilah yang mendekap 4,5% saham blok minyak jumbo di Cepu. Direktur Utama Surya Energi, Reri Murdijat menyatakan, Surya Energi memang terlibat memfasilitasi kerjasama Pertamina dengan Sonangol. Namun, "Kami tidak memiliki hubungan apapun dalam kerjasama antara Pertamina dengan Sonangol," tandas dia. Dia menyatakan, kerjasama Surya Energi dengan Grup Sonangol sebatas pada pendanaan proyek Blok Cepu tahun 2009 yang senilai US$ 200 juta itu. "Saya enggak bisa ngomong lebih detail," jelas dia. Bisnis minyak memang menggiurkan. Mudah-mudahan saja deal bisnis ini tak melahirkan trader baru.

Sementara itu, pengamat dari Energy Watch Mamit Setiawan heran, proses penjajakan perjanjian berlangsung begitu cepat. Ia menuturkan belum pernah mendengar kajian pemerintah terkait impor BBM dari Angola. Mamit khawatir, perjanjian ini telah direncanakan cukup lama oleh mereka yang mengincar keuntungan tertentu. “Jangan sampai istilah kejar setoran terjadi,” katanya.

Untuk membuktikan mafia migas tidak berperan dalam perjanjian ini, Mamit berkata, pemerintah harus transparan soal harga beli dan jenis minyak yang diimpor, termasuk biaya pengapalannya. Dengan membuka data tersebut ke publik, masyarakat bisa turut menghitung penghematan anggaran yang bisa dilakukan pemerintah.

Sedangkan Pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria, meminta Presiden Joko Widodo mengkaji lebih jauh rencana kerjasama pembelian minyak dari Sonangol EP milik perusahaan asal Portugal di Republik Angola, Afrika. Sofyano meragukan dengan membeli minyak asal Anggola itu akan menghemat pengeluaran negara sebesar 25 persen.

"Selain itu, perlu juga diteliti oleh pemerintah, apakah Sonangol EP menguasai 100 persen hasil minyak yang dihasilkannya. Sebab, berdasarkan data Energy Intelegence Research, yang mereka lansir pada tahun 2011, Chevron dan Exxon turut terlibat dalam pengelolaan migas di Angola yang bekerjasama dengan Sonangol EP, National Oil Company of Angola," ungkap Sofyano kepada pers di Jakarta.

China Connection? Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad H Wibowo, merasa terkejut atas penandatangan kerja sama PT Pertamina dengan Sonangol. Menurutnya, ladang minyak di Angola sudah menjadi jatah China. Lantas ia terkejut, ketika Menteri ESDM Sudirman Said tiba-tiba menyebutkan akan mencari minyak murah dari Angola.  "Saya langsung berpikir, siapa yg menjadi China connection pemerintahan Jokowi?" kata Dradjad .

Kekagetan Dradjad ini terkonfirmasi dengan MoU yang diteken PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan China International Fund (CIF). Kesepakatan menandatangani nota kesepahaman ini bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pada Senin lalu (3/11). "MoU ini penuh kerahasiaan," tambah Dradjad.

Dradjad pun mengungkapkan, ada tokoh bisnis yang sangat kuat tapi dikenal kontroversial oleh Barat, yaitu Sam Pa. Sam Pa dianggap media-media Barat sebagai pemilik CIF. Di Angola, tangannya melalui China Sonangol. Dan Sam Pa ini memiliki koneksi sangat kuat dengan para kepala negara di Afrika dan Amerika Latin.

"Tidak mungkin CIF bisa cepat meneken MoU jika tidak ada koneksi sebelumnya. Sam Pa ini juga dekat dengan Presiden Xi Jinping dari China. Jadi, siapa China connection di pemerintahan Jokowi?" kata Dradjad penuh tanya.

Dradjad menambahkan, Grup CIF ini kadang-kadang disebut The 88 Queensway Group. Penamanaan ini karena lokasi kantor pusatnya di 88 Queensway, Hongkong.

Di sektor properti Indonesia, China Sonangol Land telah mengakuisisi EX Plaza Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, untuk dikonversi menjadi pengembangan multifungsi EX Building yang mencakup perkantoran, ruang ritel, kondominium, dan service apartment dengan penganggaran sekitar Rp 6 triliun


Selain mengakuisisi EX Plaza, China Sonangol Land juga bermitra dengan Sampoerna Group. Keduanya sepakat akan membangun dua menara baru Sampoerna Strategic Square di Jl Jendral Sudirman, dengan kapasitas area sewa seluas 234.000 meter persegi. Kedua gedung ini berdiri di atas lahan seluas 34.735 meter persegi.

berita ini dimuat di FastNews dan Majalah Tempo edisi cetak


Friday, November 7, 2014

Tipuan Raksasa Migas Global

Indonesia sudah betul tidak tertutup pada asing, tapi bukan berarti asing boleh terus merugikan Indonesia. Raksasa migas global terus menerus menipu Indonesia bahkan ketika sudah diberi kesempatan kelola migas Indonesia. Tak hanya soal tak bayar royalti sehingga Indonesia merugi. Raksasa migas asing juga tipu Indonesia dengan turunkan produksi migas perlahan. 

Menjelang habis masa kontrak Blok Migas 2015–2021, raksasa migas asing terus kurangi produksi. Tujuannya jelas, menciptakan permintaan (demand) lebih sehingga kontrak akan diperpanjang dan bisa menambah kontrak di Blok Migas lain.

Hasil Produksi Minyak sebetulnya bisa jadi meningkat. Cuma dilaporkan sedikit. Buktinya Chevron mengekspor minyak dari Riau. Kita tidak tahu berapa ratus ribu barrel yang diekspor karena tidak ada yang menghitung.

Sekarang mari kita lihat bukti nyata adanya tipuan raksasa migas global:

Pada tahun 2010, produksi Migas sebanyak 954.000 Barel Per Hari (Bph).
Pada tahun 2011, produksi migas sebanyak 898.000 Barel Per Hari (Bph).
Pada tahun 2012, produksi migas sebanyak 861.000 Barel Per Hari (Bph).
Pada tahun 2013, produksi migas sebanyak 827.000 Barel per Hari (Bph).



Selama 4 tahun terakhir, produksi migas dari 79 Blok Migas yang sudah produksi menurun 13,31 persen secara berkala. Dari 954.000 Bph menjadi 827.000 Bph, menurun 127.000 Bph. Dalam hitungan tahunan, dari 348.210.000 barel menjadi 301.855.000 barel, menurun 46.355.000 barel. Dalam perhitungan rupiah, dari Rp 350 triliun menjadi Rp 302 triliun, menurun Rp 48 triliun.

Tahun ini juga turun menjadi 800,000bph?Jadi jangan heran kalau harga BBM terus naik, karena produksi migas di 79 Blok Migas yg sudah produksi terus turun. Subsidi pemerintah untuk BBM tak bisa digenjot terus, sementara produksi kurang, harga naik.

Jika dilihat lebih jauh pola penipuan raksasa migas global, alasan kenapa produksi menurun, harga BBM melambung ada di tangan kontraktor 79 Blok Migas itu. Sebagaimana kita ketahui, sebanyak 55 Blok Migas (70 persen) dari 79 Blok Migas dikelola asing.

Tentu saja, para raksasa migas asing itulah yang berperan besar dalam mengurangi produksi migas yang berdampak pada kenaikan harga BBM.

Pertanyaannya, kenapa para raksasa migas asing terus menurunkan produksi migasnya menjelang masa habis kontrak? Jawabnya sederhana, dengan menurunkan produksi secara berkala, kontrak harus diperpanjang dan perlu eksplorasi tambahan. Proyek lagi proyek lagi.


Jangan lupa, indonesia saat ini memiliki 263 blok minyak bumi dan gas bumi (migas). Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan eksplorasi-eksplorasi baru. Dari 263 blok Migas yang dimiliki Indonesia saat ini, sebanyak 79 Blok Migas sudah produksi. Sedangkan sisanya 184 Blok Migas masih dalam tahap eksplorasi. Produksi meningkat harga naik?
Dari 79 Blok Migas milik Indonesia yang sudah produksi, sekitar 55 Blok Migas (70 persen) dikelola oleh perusahaan migas asing berskala global. Sebut saja, Chevron, Total, Inpex, ExxonMobil, Petronas, Petrochina, CNOOC, Santos, British Petroleum, Hess, Stat Oil, Eni dan sebagainya. Pertanyaannya mengapa Indonesia harus membeli dengan harga yang sama dengan negara lain yang tak punya sumber migas?

Ternyata DIAM-DIAM sepanjang 2015–2021, ada 28 Blok Migas yang akan habis masa kontraknya. Berdasarkan peraturan, kontrak pengelolaan blok Migas di Indonesia sepanjang 30 tahun.

Lalu untuk perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Migas diberikan selama 20 tahun. Maksimal, pengelolaan Blok Migas di Indonesia selama 50 tahun. Proses pengajuan perpanjangan kontrak Migas diberikan waktu 10 tahun hingga 2 tahun sebelum habis masa kontrak.

Artinya, bagi kontrak Migas yang habis tahun 2021, akan menjadi tanggung jawab pemerintahan 2015–2019. Itulah kenapa klasifikasi 28 Blok Migas yang akan habis masa kontraknya antara 2015–2021 harus jadi perhatian serius Jokowi-JK. Jika ingin mewujudkan Indonesia yang hebat, bukan dengan membuat GADUH memaksa mencabut subsidi BBM dengan berbagai macam alasan penuh penggiringan opini.

Berapa sih nilai kontrak perpanjangan 28 Blok Migas itu? Target produksi migas 2013 di angka 840.000 Bph, tapi realisasinya 827.000 bph, kurang 13.000 bph. Rata-rata produksi 1 Blok Migas sekitar 10.000 Barel per Hari (Bph). Angka itu diperoleh dari realisasi produksi migas (lifting) APBN-P tahun 2013 sebesar 827.000 Bph dibagi 79 Blok Migas Produksi.


Produksi 827.000 per hari di 2013, berarti produksi setahun 301.855.000 Barel. Jika pakai harga minyak US$ 100/barel, total nilai produksi 28 Blok Migas itu setahun US$ 30.185.500.000. Dalam rupiah, nilai produksi 28 Blok Migas itu sekitar Rp 302 Triliun. Jika 28 Blok Migas itu memperpanjang kontraknya 20 tahun, kira-kira nilai kontraknya Rp 6.040 triliun.


Angka Rp 6.040 triliun itu sangat besar, kurang lebih setara dengan angka Produk Domestik Bruto Indonesia setahun. Dan pastinya, kontrak 28 Blok Migas senilai Rp 6.040 triliun itu tanggung jawab pemerintahan Jokowi-JK sebagai solusi indonesia hebat.

Bukannya malah mengikuti maunya broker migas dan perusahaan asing macam "chevron" yang sibuk iklan di tv seolah kebaikan BBM bukanlah DERITA!

Monday, July 7, 2014

AKUN-AKUN PENYEBAR KEBOHONGAN DAN PEMBENTUK OPINI

1. FPI dibentuk oleh pensiunan militer sebagai attack dog yang memisahkan militer dan polisi dari tuduhan pelanggaran HAM. (Lihat dokumen-dokumen Wikileaks) Di samping itu, ingat saat tahun 1998, selain militer, ada unsur lain yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa dengan senjata-senjata yang tak lazim dengan pakaian-pakaian menyerupai santri-santri.


 2. Triomacan2000 (Syahganda Nainggolan [dulu Staf Ahli Menko Ekuin Hatta Rajasa, sekarang Direktur Penggalangan Relawan Tim Sukses Prabowo-Hatta Rajasa], Abdul Rasyid [Staf Ahli Menko Ekuin Hatta Rajasa], dan Raden Nuh) selalu melindungi dan memuja setinggi langit Hatta Rajasa, besan Ani Yudhoyono.

Note:
Saat ini akun Triomacan2000 sudah tewas dan diganti berubah menjadi  

Fakta Mafia Minyak di Indonesia dan Kaitannya dengan Hatta Rajasa


MILITER
Sejak awal Jenderal Besar (Purn.) Soeharto menjabat, Pertamina sangat erat dengan militer. Pasti orang tua Anda mengetahui siapa Direktur Utama Pertamina tahun 1968-1976. Iya, benar. Letnan Jenderal Ibnu Sutowo yang tinggal persis di samping Jalan Cendana, Menteng.

Ia mulai aktif di dunia perminyakan sejak tahun 1956, resmi menjadi Direktur Utama Pertamina sejak tahun 1968, dan sudah memiliki simpanan pribadi sekurang-kurangnya 226,2 juta USD pada tahun 1970. Tahun 1976, beliau diberhentikan dari jabatannya karena marak diberitakan soal korupsi dalam jumlah yang sangat besar. Korupsi ini membuat Pertamina berutang sebesar 10,5 miliar USD atau 30% total output (PDB) Indonesia saat itu. Luar biasa bukan?

Sayangnya, hingga detik ini ia tidak pernah diadili, keluarganya tetap tinggal di samping Keluarga Cendana dan masih saja kerap membuat ulah, seperti menipu Ali Sadikin.
*Selingan: Sejak tahun 1970, Ibnu Sutowo sering berpergian ke New York dengan jet pribadi Rolls Royce Silver Cloud miliknya dan sering menyuruh Bob Tutupoly datang ke New York hanya untuk membawa rendang dan menyanyi di restoran termahal di New York yang di-booking secara penuh oleh Ibnu Sutowo.
*Selingan: Gaya hidup mewah Ibnu Sutowo dan keluarga yang lain dapat dilihat di internet. Contohnya di http://www.merdeka.com/peristiwa/gay...-keluarga.html
*Selingan: Anak Ibnu Sutowo, Adiguna Sutowo, mendirikan PT Mugi Rekso Abadi (MRA) pada tahun 1993. MRA memiliki 35 anak perusahaan, antara lain: Hard Rock Cafe, Zoom Bar & Lounge, BC Bar, Cafe 21, Radio Hard Rock FM (Jakarta, Bandung, Bali), i-Radio, majalah Cosmopolitan, majalah FHM, Four Seasons Hotel dan Four Seasons Apartement di Bali, dealership Ferrari, Maserati, Mercedes Benz, Harley Davidson, Ducati, dan Bulgari.
*Selingan: Adiguna Sutowo dan istri gitaris Piyu "Padi" terlibat dalam penabrakan pagar rumah istri kedua Adiguna Sutowo.
*Selingan: Putra bungsu dari Adiguna Sutowo, Maulana Indraguna Sutowo, menikah dengan Dian Sastrowardoyo pada Mei 2010.

Titel Direktur Utama Pertamina boleh saja tidak lagi dipegang Ibnu Sutowo, namun kekuasaan militer pada sektor perminyakan tetap mendominasi hingga hari ini. (Direktur Utama Pertamina selanjutnya adalah Mayor Jenderal Piet Haryono, Mayor Jenderal Joedo Soembono, dan Mayor Jenderal Abdul Rachman Ramly) Maka, bukan suatu pemandangan yang langka di Indonesia, di samping kantor-kantor Pertamina terdapat markas-markas militer.
*Selingan: Usai reformasi 1998, KKN antara perminyakan dan militer tidak dapat dilenyapkan dan malah membantu militer berjaya kembali. Hal ini terwujud dengan penggunakan BIN dan TNI (termasuk di dalamnya Babinsa) untuk memenangkan Partai Demokrat di pemilu 2004, usai Jend. (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ESDM di tahun 1999-2000. Bukti nyatanya adalah kehadiran petinggi-petinggi militer dalam jajaran tim sukses Jend. (Purn) SBY tahun 2004. Di antaranya adalah Sudi Silalahi (Sesmenko Polhukam waktu itu), Azis Ahmadi (sekretaris pribadi Menko Polhukam), Kurdi Mustofa (Asisten Deputi Politik Dalam Negeri di Kemenko Polhukam), Mayor Jenderal Muhammad Yasin, dan Mayor Jenderal Setia Purwaka.
*Selingan: Hal di atas termasuk dalam lima pertanyaan yang diajukan Megawati sejak tahun 2006yang hingga kini belum dijawab oleh SBY.

Untuk mengetahui seberapa seksinya perminyakan Indonesia, silakan cermati perhitungan KPK atas pemasukan potensial negara dari sektor perminyakan bila seluruh aktivitas mematuhi hukum dan tidak ada gratifikasi dan korupsi. Hasilnya adalah 20.000 Triliun per tahun atau 220% dari jumlah keseluruhan output (PDB) Indonesia per tahun 2013.
*Fakta: Karena perminyakan sangat-sangat menarik, tak heran kalau fokus KPK saat ini adalah membersihkan Kementerian ESDM dari koruptor-koruptor. Contoh-contohnya adalah memvonis mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini (Alumni Perminyakan ITB), dengan hukuman 7 tahun penjara; menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno, sebagai tersangka; menetapkan Ketua Komisi VII (Energi Sumber Daya Mineral) DPR sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, sebagai tersangka; mencegah staf Menteri ESDM, I Gusti Putu Ade Pranjaya, untuk ke luar negeri; mencegah Direktur Utama PT Rajawali Swiber Cakrawala, Deni Karmaina (teman Edhie Baskoro Yudhoyono), untuk ke luar negeri; makin sering memanggil Menteri ESDM dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik, dan sudah memanggil Triesnawati Wacik (istri Jero Wacik) dan Ayu Vibrasita (anak Jero Wacik).
*Fakta: Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mewajibkan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.", bukan “...dipergunakan untuk sebesar-besarnya beberapa dinasti yang tindakannya berkontradiksi dengan ucapannya”, seperti yang dirasakan oleh penduduk Sumbawa dan penduduk Rusia.
MAFIA PERMINYAKAN
Karena semua kalangan berpendidikan telah mengetahui mengenai Muhammad Riza Chalid (MRC)“Gasoline Godfather” di Petral (Pertamina Energy Trading Limited), Hutomo Mandala Putra (Humpuss Intermoda Transportasi), Bambang Trihatmodjo (Bimantara Grup) (ipar salah satu capres), dan Hatta Rajasa, saya rasa tak perlu menguraikannya.
*Sedikit generous clues for non engineering or economics graduates:
1. Fakta: Pada 9 Juni 2014, Koran “Jakarta Post” membeberkan isi wawancaranya dengan Hatta Rajasa. Hatta Rajasa mengakui bahwa ia telah bersahabat dengan Muhammad Riza Chalid (MRC) selama beberapa dekade, mengatakan bahwa MRC mempunyai bisnis impor minyak, dan mengatakan bahwa ia kenal MRC dari Majelis Dzikir.
2. Fakta: Tabloid Politic Edisi 15 Mei 2012 memaparkan bahwa Muhammad Riza Chalid mempunyai bisnis impor minyak, mempunyai Kidzania (di Pacific Place, SCBD Tomy Winata), mendirikan Al-Jabr Islamic International School yang sewaktu pendirian diresmikan oleh Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si., dan menempati rumah di Jalan Wijaya (di belakang Mabes Polri dan di kawasan SCBD Tomy WinataBank Artha Graha).
3. Fakta: Pada Rabu, 2 Juli 2014, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI, Prof. Dr. Emil Salim, Ph.D (keponakan Haji Agus Salim) menegaskan bahwa “R” adalah sahabat salah satu cawapres, R adalah keturunan Pakistan, R sangat ingin subsidi BBM tetap ada dan membesar karena akan semakin menguntungkan dirinya, dan terakhir kita membangun kilang penyulingan minyak (refinery) adalah pada sekitar zaman Ginandjar Kartasasmita (tahun 1988-1993).
4. Fakta: Majalah Intelijen edisi 5-18 November 2009 mengulas mengenai perusahaan induk Riza Chalid, Petral dan Global Energy Resources, dan anak-anak perusahaannya Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum di British Virgin Island dan kongsi bisnisnya yang bersifat tidak transparan dengan Pertamina.
5. Fakta: Dr. Theodorus M. Tuanakotta, S.E., M.B.A. (CEO Deloitte salah satu Big4 Kantor Akuntan Publik di dunia, MBA dari Harvard Business School, Tenaga Ahli BPK dan KPK, penulis buku "Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif" yang sangat populer, penerima Satyalancana Wira Karya, dan anggota staf pengajar dan peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) menuturkan bahwa Hatta Rajasa memiliki influence amat sangat besar di Indonesia karena ia terlibat dengan Muhammad Rizal Chalid "Gasoline Godfather" Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di Singapura. Menurut Pak Theodorus, Rizal Chalid menghasilkan 3,153 juta USD per hari setara 37,839 miliar rupiah per hari (Kalkulasi: Impor 850rb barrel/hari x 80% Petral x 41,67% Riza Chalid x 159 liter/barrel x 0,07 mark-up/liter x Rp12.000/USD), sementara keluarga Ani Yudhoyono mendapat 7,872 miliar rupiah per hari atau 0,5 USD per barrel dari minyak mentah dan minyak olahan baik yang diimpor maupun yang diekspor. (Hal senada juga dipublikasikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Dr. Rizal Ramli, Ph.D.; Guru Besar Manajemen UI, Prof. Rhenald Kasali, S.E., Ph.D.; peneliti senior Indonesian Resources Studies, Ir. Samsul Hilal, M.S.E.; dan Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies, Erwin Usman.)



*Fakta: Laporan Utama di Majalah GEO ENERGI Indonesia edisi Januari 2014: "Ambisi Pertamina buat (Si)apa?" yang ditulis oleh Sri Widodo Soetardjowijono, Ishak Pardosi, Amanda Puspita Sari, Faisal Ramadhan, dan Indra Maliara menguraikan bagaimana Hatta Rajasa sukses mengantarkan sekitar 60 persen anggota kabinet ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Usut punya usut, orang-orang ini ternyata berasal dari rekomendasi Riza Chalid dan bertujuan untuk mengamankan bisnis minyaknya.
*Fakta: Nama Riza Chalid makin ramai disebut-sebut sejak pemberitaan bahwa Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan hendak membubarkan Petral karena disinyalir jadi sarang korupsi. Namun, belum tuntas rencana Dahlan Iskan membubarkan Petral, ia keburu dipanggil dan ditegur keras oleh Presiden Jenderal (Purn.) SBY dan Hatta Rajasa di depan Karen Agustiawan (Alumni ITB). Isu pembubaran Petral pun kembali menguap.
*Fakta: Banyak kegeraman warga di twitter, facebook, dan instagram yang intinya menceritakan ambisi menggebu-gebu Muhammad Riza Chalid agar Hatta Rajasa menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Dimulai dari Riza Chalid berusaha sangat keras untuk mencomblangi Joko Widodo dengan Hatta Rajasa. Salah satunya adalah dengan mendorong Amien Rais untuk menyuarakan duet Joko Widodo-Hatta Rajasa dari jauh-jauh hari, membuat team desain untuk membuat gambar-gambar “JKW-HR” untuk di BBM, Twitter, Facebook, dan spanduk; dan bahkan, usai pileg, Riza Chalid dan Hatta Rajasa mendatangi Jokowi untuk mengajukan dana kampanye tidak terbatas sebagai ganti menjadikan Hatta Rajasa menjadi wakil Jokowi dan platform pengelolaan Sumber Daya Alam akan diatur oleh PAN.

Sekilas tentang Data/Statistik Perminyakan Indonesia
*Fakta: Negara superpower Amerika Serikat yang terunggul dalam penyadapan pun kewalahan dengan inkonsistensi data statistik perminyakan di negara kita. Hal ini dinyatakan secara gamblang oleh US dalam pembukaan laporan 2005-2006 dan pembukaan laporan 2007-2008.
*Fakta: Dari tahun 2004 hingga tahun 2012, terdapat inkonsistensi data produksi minyak antara di SKK Migas dan di Kementerian ESDM.
*Fakta: Dari tahun 2002 hingga tahun 2012, trend jumlah lifting (produksi) minyak kita terus menurun namun trend cost recovery kita terus menanjak.
*Fakta: Dari tahun 2007 hingga tahun 2012, secara kasar terdapat kekurangan 654 triliun rupiah pada penerimaan negara bukan pajak (PNPB) migas di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited) bila PNPB migas dihitung sesuai Laporan Tahunan SKK Migas.
*Selingan: Kalangan akuntan publik/auditor independen tertawa terpingkal-pingkal saat melihat iklan-iklan menghambur-hamburkan uang khas Pertamina di Koran KOMPAS dan lain-lain untuk membanggakan diri karena bisa masuk Fortune 500 (500 perusahaan terbesar dari segi pendapatan,bukan laba bersih yang sudah dikurangi beban operasi) kendati Pertamina masih mendapat bantuan subsidi dan perlakuan istimewa dari pemerintah.
  
Utama: Permainan antara Muhammad Riza Chalid “Gasoline Godfather” di Petral dan Hatta Rajasa
*Fakta: Melihat sejarah Hatta Rajasa, ia dikenal sebagai salah satu pengusaha yang sejak tahun 1980 bergabung dengan Medco Energy milik Arifin Panigoro (Alumni ITB) di Singapura dan di Indonesia. 
*Fakta: Tren Pendidikan S1 Direktur Utama Pertamina akhir-akhir ini adalah Alumni Teknik ITB dan Hatta Rajasa berasal dari S1 Teknik Perminyakan ITB. (Martiono Hadianto, Baihaki Hakim, Ariffi Nawawi, dan Karen Agustiawan juga adalah Alumni Teknik ITB).
*Fakta: Pada 11 Februari 2014, Wakil Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), M. Fanshurullah Asa, kembali menegaskan fakta bahwa Indonesia mengimpor BBM dari Singapura, negara yang tidak ada eksplorasi (pencarian) dan eksploitasi (produksi) minyak.
*Fakta: Walaupun Singapura tidak memiliki sumur minyak, kapasitas penyulingan minyak (refinery) di Singapura adalah 1,4 juta barrel/hari, sedangkan kapasitas di Indonesia hanya 1,1 juta barrel/hari.
*Fakta: Mahfud MD pernah menyebut Pertamina sebagai “sarang koruptor”.
*Fakta: Silakan melihat laporan keuangan Pertamina bagian Opini Auditor Independen PricewaterhouseCoopers, Petral di Singapura yang notabene berperan sangat penting bagi kita, negara raksasa pengimpor minyak, malahan tidak diaudit oleh PwC sendiri dengan alasan aset lancar (kas, piutang, dsb) dan aset tetap (bangunan, dsb)-nya kecil. Padahal dengan diauditnya Petral oleh PwC sendiri, mungkin dapat mengungkap kecurigaan harga beli BBM yang sesungguhnya yang selama ini memberatkan pos belanja negara (subsidi).
Tentu saja, hal ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi dan mereka pun terpaksa menciptakan duet dadakan Prabowo-Hatta dengan mahar 10 triliun. (Berbanding terbalik dengan Jokowi, Prabowo yang megap-megap keuangannya menerima duet dan uang ini). Usai transaksi tersebut, Bos Petral yang merugikan negara 75 triliun per tahun ini kemudian membeli rumah Yurike Sanger, istri ketujuh Soekarno, untuk memberi kesan Sukarnois melalui Haji Harris Efendi Thahir (Ketua Umum Majelis Dzikir SBY Nurussalam). Dalam menjaga investasinya, Riza Chalid rutin mengunjungi Rumah Polonia,membiayai tabloid “Obor Rakyat” yang dipimpin Asisten Staf Khusus Presiden Setyardi Boediono, dan, bersama dengan Hatta Rajasa, menghalalkan segala cara untuk memenangi pilpres ini. Salah satu bentuk penghalalan segala cara yang dapat memicu Allah murka adalah menghilangkan makna suci “Perang Badar”, menggaet Pemuda Pancasila FPI FBR, membuat surat palsu pemanggilan Jokowi terkait Bus TransJakarta yang dibuat oleh Edgar S. Jonathan (Ketua Tunas Indonesia Raya yang dekat dengan CameoProject saat membuat flashmob baju kotak-kotak untuk kampanye Basuki-Jokowi di tahun 2012), membuat transkrip palsu (yang sudah dituntut oleh Jaksa Agung, KPK, dan Megawati), menggunakan politik uang, merusak rasa persaudaraan Bangsa Indonesia dengan mengatakan PDI-Perjuangan adalah jiplakan PKI melalui tvOne milik Aburizal Bakrie (Update: tvOne sudah minta maaf), dan mengganggu konsentrasi Jusuf Kalla sepanjang debat cawapres yang disiarkan di RCTI, Global TV dan MNC TV milik Hary Tanoesoedibjo dan Bambang Trihatmodjo yang ditonton oleh ratusan juta penduduk Indonesia dan Hatta Rajasa tidak dapat menahan senyum ketika menikmati hal ini. Tindakan-tindakan tidak beradab calon menteri-menteri Prahara (duduk di belakang Hatta Rajasa) dan hadirin (di belakang moderator) ini sungguh tidak pantas ada di negeri ini.
*Kabar belum terkonfirmasi: Simson Panjaitan yang berlatar belakang hukum dan minim pengalaman ditempatkan menjadi kepala keuangan (Head of Finance) di Petral.
*Kabar belum terkonfirmasi: Wijasih Cahyasari “Wiwiek”, kakak Ani Yudhoyono, pernah menerima 400 ribu USD dari Riza Chalid sebagai ganti Riza Chalid membatalkan pertemuan Wiwiek dan Dirut Petral Nawazier.
*Kabar belum terkonfirmasi: Ari Soemarno (Alumni RWTH Aachen, Jerman) diberhentikan usai menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina tahun 2006-2009 karena berhasil membentuk Integrated Supply Chain (ISC) untuk pembelian tender impor yang fair, ingin memindahkan Petral dari Singapura ke Batam, dan dikhawatirkan dekat dengan Megawati seperti adiknya, Rini Mariani Soemarno Soewandi (Menperin tahun 2001-2004).
*Selingan: Walaupun diberi jabatan Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dianggap sangat tidak mengerti ekonomi dan sering menjadi bahan tertawaan oleh Chatib Basri, Faisal Basri, Darmin Nasution, Fauziah Zen, Mawar I. R. Napitupulu, dan hampir seluruh dosen yang mengajar di FEUI. Satu dari sekian banyak contoh yang mudah adalah ucapan Hatta Rajasa pada tahun 2010 yang menargetkan PDB Nominal mencapai angka Rp 10.000 Triliun per tahun 2014. Pak Chatib Basri (sebelum terpilih jadi menteri) mengatakan "Menko Ekuin kalian sekarang tol*l banget tuh.. Masa' menggunakan PDB Nominal sebagai target.. Kalau saya jadi dia sih, gampang saja, saya naikan saja inflasi dua kali lipat." Hal ini sontak disambut tawa menggelegar satu kelas besar. Bagaimana mungkin seorang menko ekuin tidak mengetahui perbedaan antara PDB Nominal dan PDB Riil (yang sudah di-adjust dengan inflasi/kenaikan harga); sesuatu yang telah diajarkan di Pengantar Ekonomi 1.

Utama: Permainan oleh Keluarga Ani Yudhoyono dan Partai Demokrat
*Fakta: Hatta Rajasa dan Marzuki Alie (Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Partai Demokrat) lahir di Palembang.
*Fakta: Usai Purnomo Yusgiantoro (Golkar, Alumni ITB) menjabat sebagai Menteri ESDM selama 9 tahun, ia langsung digantikan Darwin Zahedy Saleh (pendiri dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat) selama dua tahun dan, kemudian, Jero Wacik (Sekretaris Jenderal Partai Demokrat) sampai sekarang.
*Fakta: Pernikahan Siti Ruby Aliya Rajasa dan Edhie Baskoro Yudhoyono diyakini hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia berfungsi untuk mempertebal cengkraman dinasti Hatta Rajasa dan Ani Yudhoyono di Indonesia.
*Fakta: Menurut buku "Cikeas Kian Menggurita" yang ditulis George Junus Aditjondro dan diterbitkan Galang Press, keluarga Ani Yudhoyono terlibat dalam sindikat mafia perminyakan guna menambah kekayaan dan kekuasaan. Untuk memastikan ini, silakan Anda mencari tahu alasan di balik grasi Schapelle Leigh Corby (Warga Negara Australia), usai santer diberitakan penyadapan Australia memperoleh bukti-bukti bahwa keluarga besar Ani Yudhoyono, khususnya Erwin Sudjono (kakak ipar Ani Yudhoyono), sangat aktif dalam mafia perminyakan.
 Foto: Erwin Sudjono, mantan Pangkostrad (kakak ipar Ani Yudhoyono, suami Wiwiek)
 Foto: Gatot Mudiantoro SuwondoCEO Bank BNI (adik ipar Ani Yudhoyono)
Utama: Penistaan Rasa Keadilan oleh Keluarga Jend. Besar (Purn.) Soeharto dan Keluarga Ani Yudhoyono kepada Masyarakat Indonesia

*Fakta: Selain kasus Ibnu Sutowo dan Rudi Rubiandini, sangat banyak sekali kasus di Kementerian ESDM yang merobek-robek rasa keadilan masyarakat Indonesia. Sedikit dari sekian banyak kasus yang dibiarkan pemerintah Orba dan “Orba bungkus baru” adalah Production Sharing Contract sejak UU No. 8 Tahun 1971 berlakuTriton (perusahaan Perancis) tahun 1989, Depo Balaraja sejak tahun 1996Mark-Up di Kilangan Balongan sejak tahun 1998Petral dan Credit Suisse Singapura di tahun 2002penjualan VLCC di bawah harga pasar oleh Laksamana Sukardi (Alumni ITB, teman Arifin Panigoro “Medco Energy”) di bulan Juni tahun 2004perjanjian sewa tanker Humpuss Intermoda (perusahaan Tommy Soeharto) untuk tahun 1990-2009 dan 2009-2014impor minyak Zatapi di tahun 2008, dan kelebihan Cost Recovery kepada Chevron di tahun 2012.

Utama: Keburukan Setahun sebelum Pilpres

*Fakta: Pada Maret 2013, Hatta Rajasa, Wakil Menteri ESDM, dan Karen Agustiawan berangkat ke Irak untuk membeli ConocoPhillips Algeria Ltd dengan harga 1,75 miliar USD yang diklaim Pertamina akan menghasilkan 23.000 barrel per hari. Di lain sisi, Reuters mengatakan net carrying valueConocoPhillips Algeria Ltd hanyalah 850 juta USD dan rata-rata produksinya hanya 11.000 barrel perhari. Maka bila kita hitung, terdapat selisih 900 juta USD atau setara 10,8 triliun rupiah (kurs Rp12.000/USD) dan selisih produksi 12.000 barrel per hari. Kemana larinya?

*Fakta: Pada Senin 9 Desember 2013, bersamaan dengan tragedi tabrakan KRL dan mobil tangki Pertamina di Bintaro, Pertamina melakukan ground breaking proyek pembangunan Pertamina Energy Tower setinggi 99 lantai dengan total biaya lebih dari 850 juta USD atau 10,2 triliun rupiah (kurs Rp12.000/USD). Dalihnya adalah untuk menyaingi gedung Petronas setinggi 88 lantai.
*Fakta: Ari Soemarno (mantan Direktur Utama Pertamina, alumni RWTH Aachen Jerman) sangat tidak setuju tindakan Pertamina untuk membangun gedung yang menyaingi tinggi gedung Petronasbila 70 persen pendapatan Pertamina masih berasal dari penjualan BBM Bersubsidi. Lebih jauh,Direktur Eksekutif Indonesia Energi Monitoring, Zuli Hendriyanto, juga sependapat dan menyarankan agar Pertamina fokus memperbaiki kondisi internalnya terlebih dahulu.