RIMANEWS
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menunjuk pemerintah telah gagal
dalam kedaulatan pangan. Hal ini dilihat dari membanjirnya bahan pangan impor
hasil pertanian.
Hal tersebut disampaiakan oleh
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon yang menyatakan pemerintah tidak
serius dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai negara agraris.
"Seharusnya tak perlu
impor kalau strategi produksi dan pasca produksi jelas. Impor menunjukkan
kegagalan dalam kedaulatan pangan," kata Fadli kepada wartawan di Jakarta,
Rabu (29/5).
Ketidak seriusan pemerintah
terlihat dengan carut-marutnya sistem pengaturan dari hulu hingga hilir.
Kementrian Pertanian yang membawahi Departemen Pertanian seharusnya dapat
bekerjasama dilapangan karena yang paling dirigikan sebenarnya adalah petani
dan juga rakyat.
"Ada integrasi dan
koordinasi dari semua kepentingan produksi seperti pupuk, benih, obat2an,
irigasi, lahan dan modal," katanya.
Menurutnya pemerintah
seharusnya berperan aktif dalam menjamin stabilitas harga sehingga kendali
harga tidak dimonopoli oleh tengkulak ataupun kapitalis.
"Ada jaminan harga yang
baik bagi petani dan insentif yang memadai. Pasca produksi misalnya
penggilingan, processing dan lainya," jelasnya.
Lebih lanjut Fadli menyampaikan
kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Data
yang dihimpun oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dimana Prabowo
Subianto sebagai Ketua Umum-nya menyebutkan harus ada perluasan lahan pertanian
untuk meningkatkan produksi pangan.
"Luas lahan dari data yang
kita akui adalah luas panen sekitar 13 juta ha, namun lahannya sendiri sekitar
7-8 juta ha. Sangat kurang. Perlu cetak sawah baru agar produksi
meningkat," jelasnya.
Saat ditanya apakah dengan luas
lahan sangat mempengaruhi dari stabilitas harga dan stock pangan nasional,
Fadli menjawab pesimis. "Tergantung produksi dan pasca produksi,"
ujarnya.(yus/PN)
No comments:
Post a Comment