Mendagri Tjahjo Kumolo adalah Mentri Offside krn anggap Presiden adalah PETUGAS PARTAI, Mentri itu adalah PEMBANTU PRESIDEN dan PRESIDEN itu dimanapun adalah bekerja utk KEPENTINGAN RAKYAT BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PARTAI

Mendagri: Saya, Pak Djarot, Pak Jokowi Petugas Partai...

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, partai politik harus solid dan mendukung pemerintah daerah yang diisi oleh kader-kadernya.

"Secara politik, harusnya partai politiknya harus solid. Didukung oleh DPRD. Kalau di kita kan masih belum. Masih ada parpol yang pengurusnya dua, ada yang sedang proses islah. Ya ini sebuah proses yang saya kira harus dipahami," ujar Tjahjo saat memberi sambutan pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Selasa (14/4/2015).

Tjahjo menambahkan, tiap negara memiliki partai politik. Bahkan, kepala daerah yang dipilih pun merupakan kader partai politik. 

Dia juga menyinggung sebutan "petugas partai" yang sempat membuat heboh setelah diucapkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Tjahjo, hal tersebut hanyalah istilah. Bahkan, Tjahjo menyebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat dan Presiden RI Joko Widodo sebagai petugas partai, begitu pula dengan dia. 

"Pak Djarot, secara internal partai, dia petugas partai. Ditugaskan partai. Pernah jadi wali kota dua periode. Ditugaskan partai jadi pengurus partai. Ditugaskan partai jadi wagub. Itu istilah. Begitu juga Pak Jokowi, saya, petugas partai," ujar Tjahjo. 

Tjahjo menambahkan, petugas partai yang memegang jabatan ini harus mampu menanggung amanah. Pertanggungjawaban para "petugas partai" ini langsung kepada masyarakat, di samping tanggung jawab terhadap partai politiknya dan Tuhan. 

Dalam pidato penutupan Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015) lalu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta semua kadernya di jajaran eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sesuai dengan garis perjuangan partai. 

"Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!" kata Megawati. 

Menurut Megawati, kader partai yang berkecimpung di eksekutif dan legislatif memiliki kewajiban untuk menjalankan instruksi partai. Ia menyatakan, hal itu merujuk pada UU Partai Politik. Meski demikian, Megawati mengingatkan agar semua kebijakan yang diputuskan harus berpihak pada kepentingan rakyat.

megapolitan.kompas.com