Diawal tahun 2013 ini Badan Ketahanan Pangan mengadakan Sosialisasi tentang UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sosialisasi yang dilaksanakan pada Kamis, 10 Januari 2013 ini dipimpin Kepala Badan Ketahanan Pangan, Prof. Dr. Achmad Suryana, MS dan diikuti oleh seluruh pejabat eselon II, III dan IV lingkup Badan Ketahanan Pangan. Tujuan sosialisasi adalah agar seluruh pejabat lingkup Badan Ketahanan Pangan memahami dengan baik undang-undang pangan dan dapat mensosialisasikannya kepada seluruh para pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
Di dalam undang-undang pangan yang baru terdapat beberapa perubahan, salah satunya adalah pembentukan kelembagaan yang menangani bidang pangan serta bertanggungjawab langsung kepada presiden. Lembaga tersebut dapat mengusulkan kepada presiden untuk memberikan penugasan kepada BUMN di bidang pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya. (ardian/humas BKP)
undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
Thursday, April 4, 2013
BPS Lakukan Sensus Pertanian pada 2013
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan sensus pertanian untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci dari seluruh petani, perusahaan pertanian serta mengukur objek kegiatan statistik pertanian mulai 2013.
"Sensus pertanian dilaksanakan sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran tiga," ujar Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Senin (2/4/2012).
Menurut Suryamin, sensus pertanian tahun depan merupakan yang keenam kalinya sejak 1963 dan tahapan kegiatan awal sensus ini akan dimulai sejak Mei 2012. "Mei 2012 akan mulai pemutakhiran direktori perusahaan pertanian," katanya.
Kemudian, pada Mei 2013 dilakukan pencacahan lengkap rumah tangga pertanian dan pada 2014 dilakukan pencacahan lanjutan sensus menurut subsektor.
Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dengan kontribusi dalam PDB 2011 sebesar 14,7 persen, menempati posisi kedua setelah sektor industri pengolahan.
Menurut Suryamin, dari 109,7 juta jiwa penduduk yang bekerja per Agustus 2011 sebanyak 39,33 persen bekerja pada sektor pertanian.
"Peranan sektor pertanian juga strategis dan tak tergantikan dalam penyediaan bahan baku produksi, pangan dankelangsungan ekologis lingkungan," ujarnya.
Suryamin menambahkan sensus yang dilakukan kepada perusahaan pertanian berlangsung di seluruh wilayah Indonesia untuk menghasilkan basis data terpadu perusahaan pertanian yang termutakhir, lengkap, akurat dan terpercaya.
Perusahaan pertanian yang dicakup adalah seluruh perusahaan berbadan hukum yang berusaha di sektor pertanian, termasuk rumah potong hewan, pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan perikanan nusantara, pelabuhan perikanan pantai, pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang tidak berbadan hukum.
Untuk itu, pada 11 April 2012, BPS akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi dan perusahaan pertanian untuk membentuk kesamaan pemahaman terhadap maksud dan tujuan kegiatan sensus pertanian.
kompas.com
"Sensus pertanian dilaksanakan sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran tiga," ujar Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Senin (2/4/2012).
Menurut Suryamin, sensus pertanian tahun depan merupakan yang keenam kalinya sejak 1963 dan tahapan kegiatan awal sensus ini akan dimulai sejak Mei 2012. "Mei 2012 akan mulai pemutakhiran direktori perusahaan pertanian," katanya.
Kemudian, pada Mei 2013 dilakukan pencacahan lengkap rumah tangga pertanian dan pada 2014 dilakukan pencacahan lanjutan sensus menurut subsektor.
Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dengan kontribusi dalam PDB 2011 sebesar 14,7 persen, menempati posisi kedua setelah sektor industri pengolahan.
Menurut Suryamin, dari 109,7 juta jiwa penduduk yang bekerja per Agustus 2011 sebanyak 39,33 persen bekerja pada sektor pertanian.
"Peranan sektor pertanian juga strategis dan tak tergantikan dalam penyediaan bahan baku produksi, pangan dankelangsungan ekologis lingkungan," ujarnya.
Suryamin menambahkan sensus yang dilakukan kepada perusahaan pertanian berlangsung di seluruh wilayah Indonesia untuk menghasilkan basis data terpadu perusahaan pertanian yang termutakhir, lengkap, akurat dan terpercaya.
Perusahaan pertanian yang dicakup adalah seluruh perusahaan berbadan hukum yang berusaha di sektor pertanian, termasuk rumah potong hewan, pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan perikanan nusantara, pelabuhan perikanan pantai, pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang tidak berbadan hukum.
Untuk itu, pada 11 April 2012, BPS akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi dan perusahaan pertanian untuk membentuk kesamaan pemahaman terhadap maksud dan tujuan kegiatan sensus pertanian.
kompas.com
Kebijakan Pangan Segera Ditata
Meski sejumlah harga produk pangan yang sempat bergejolak mulai “jinak”, masyarakat tetap diliputi rasa khawatir hal demikian bakal terulang untuk produk pangan lain.
Sepanjang awal tahun ini, tercatat tiga jenis pangan yang kenaikan harganya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, mulai dari harga kedelai yang melambung, lalu harga daging sapi yang selangit, diikuti harga bawang putih dan bawang merah yang meroket karena “menghilang” dari pasar. Saat ini, masyarakat sedang mewaspadai harga cabai yang mulai menunjukkan fluktuasi harga.
Menyaksikan sejumlah harga pangan yang tidak bersahabat itu, timbul pertanyaan besar bahwa ada yang putus antara kebijakan pangan yang diterapkan pemerintah dengan kondisi yang terjadi saat ini. Entah kebutuhan masyarakat yang melonjak begitu tinggi atau adanya kegagalan produksi untuk sejumlah bahan pangan sebesar-besarnya. Bisa saja keduanya melanda negeri ini.
Yang menjadi masalah adalah cara mengatasinya yang kurang tepat, bahkan cenderung mengambil jalan pintas, yakni membuka keran impor seluas-luasnya. Langkah membuka keran impor sebebas-bebasnya memang jitu dan instan menutupi kekurangan kebutuhan pangan untuk sementara, tetapi dampaknya langsung mengancam sendi-sendi perekonomian.
Pemerintah sebaiknya menjadikan cermin lebar dari gejolak harga kedelai, daging sapi, serta bawang putih dan bawang merah untuk merevisi dan memperbaiki kebijakan pangan secara menyeluruh. Memang, kebijakan melakukan impor untuk menutup kekurangan pangan tidak salah, tetapi masalahnya impor untuk berbagai pangan sudah kebablasan. Bayangkan untuk urusan singkong dan garam harus didatangkan dari luar negeri.
Ini sebuah ironi untuk negara agraris yang amat luas dengan garis pantai yang cukup panjang. Ada baiknya, pemerintah sedikit meluangkan waktu untuk membuka arsip-arsip kebijakan pertanian di zaman Orde Baru. Kebijakan pertanian mendapat prioritas dengan dukungan anggaran yang memadai, mulai dari praproduksi, produksi, distribusi hingga stabilisasi harga, teknologi pertanian, dan pangan.
Tanpa bermaksud membandingkan kebijakanera Reformasi dan zaman Orde Baru dalam pengamanan pangan untuk masyarakat, sekarang kebijakan apa yang menonjol telah dilakukan pemerintah saat ini? Bukannya tidak ada, tetapi kebijakannya serba-tidak fokus, koordinasi lintas kementerian tidak maksimal sehingga setiap timbul masalah.
Saling lempar tanggung jawab pun menjadi argumentasi yang dipertontonkan di depan masyarakat yang kebingungan menghitung harga pangan yang terus meroket secara bergantian. Ketika para importir buah-buahan dituduh hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan nasional, terkait dengan komitmen yang lemah terhadap petani buah lokal karena tidak melirik buah lokal, jawabannya sederhana bahwa ini persoalan distribusi yang mahal.
Hal itu bukan isapan jempol ketika harga daging sapi melambung di Ibu Kota. Hal itu sebenarnya tak perlu terjadi seandainya dukungan distribusi pusat-pusat penghasil daging sapi seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat berjalan lancar. Kementerian Pertanian sampai mengemis transportasi ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengangkut daging sapi dari sentra-sentra produksi yang berlimpah itu.
Lalu, kebijakan stabilisasi harga pangan bukannya tidak ada, tetapi cenderung bersifat jangka pendek atau dengan kata lain pemerintah hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran: setelah api padam urusan selesai, padahal tidak sebatas itu. Idealnya, sesudah api padam, bagaimana langkah berikutnya agar tidak timbul kebakaran lagi.
Dulu, untuk urusan stabilisasi harga pangan, Radio Republik Indonesia (RRI) pun punya andil yang sangat besar menyiarkan secara nasional perkembangan harga setiap malam sehingga peluang spekulan memainkan harga sangat tipis.
koran-sindo.com
Wednesday, April 3, 2013
Logika JK salah besar !! yang benar adalah PAKSA PELUNASAN BLBI dulu baru kalo APBN tidak cukup CABUT SUBSIDI BBM
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah segera mengambil langkah atas konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus naik. Konsumsi BBM yang terus meningkat, terutama BBM bersubsidi menyebabkan neraca perdagangan Indonesia defisit sejak 2012 dan anggaran subsidi pemerintah membengkak.
"Karena uangnya untuk subsidi BBM, pemerintah tidak bisa beli bibit tanaman pangan. Akibatnya harga makanan mahal. Ini kan kebijakan yang keliru, BBM dikasih murah tetapi makanan mahal," kata Jusuf Kalla ketika ditemui wartawan di Hotel Dharmawangsa, Rabu, 3 April 2013.
Pada tahun lalu, pemerintah mengurangi subsidi pupuk dan bibit untuk menambal anggaran subsidi BBM yang jebol. Kalla juga mengkritik pemerintah yang sudah dua tahun membahas kenaikan harga BBM bersubsidi tetapi ternyata masih jalan di tempat.
Padahal, menurut JK, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sebenarnya sudah tidak terlalu menekan masyarakat miskin. Dulu, kenaikan harga BBM dikhawatirkan bakal memberatkan rakyat kecil yang terbiasa menggunakan minyak tanah. »Sekarang kan sudah konversi ke elpiji, jadi efek (kenaikan harga) BBM ini kecil saja.”
Apalagi, kata JK, harga BBM bersubsidi Rp 6.000 per liter sudah pernah diterapkan dan kenaikan harga hingga di level tersebut masih bisa diterima masyarakat. "Sudah pernah Rp 6.000 per liter dan tidak ada yang protes,” ucapnya.
Menurut dia, tidak ada keputusan yang tidak berisiko terkait pengurangan subsidi BBM. »Tapi ambillah yang paling kecil risikonya. Kalau tidak dinaikkan, membahayakan ekonomi," kata JK.
"Karena uangnya untuk subsidi BBM, pemerintah tidak bisa beli bibit tanaman pangan. Akibatnya harga makanan mahal. Ini kan kebijakan yang keliru, BBM dikasih murah tetapi makanan mahal," kata Jusuf Kalla ketika ditemui wartawan di Hotel Dharmawangsa, Rabu, 3 April 2013.
Pada tahun lalu, pemerintah mengurangi subsidi pupuk dan bibit untuk menambal anggaran subsidi BBM yang jebol. Kalla juga mengkritik pemerintah yang sudah dua tahun membahas kenaikan harga BBM bersubsidi tetapi ternyata masih jalan di tempat.
Padahal, menurut JK, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sebenarnya sudah tidak terlalu menekan masyarakat miskin. Dulu, kenaikan harga BBM dikhawatirkan bakal memberatkan rakyat kecil yang terbiasa menggunakan minyak tanah. »Sekarang kan sudah konversi ke elpiji, jadi efek (kenaikan harga) BBM ini kecil saja.”
Apalagi, kata JK, harga BBM bersubsidi Rp 6.000 per liter sudah pernah diterapkan dan kenaikan harga hingga di level tersebut masih bisa diterima masyarakat. "Sudah pernah Rp 6.000 per liter dan tidak ada yang protes,” ucapnya.
Menurut dia, tidak ada keputusan yang tidak berisiko terkait pengurangan subsidi BBM. »Tapi ambillah yang paling kecil risikonya. Kalau tidak dinaikkan, membahayakan ekonomi," kata JK.
APBN kita sampai saat ini masih terbebani oleh kasus BLBI - TOLAK PENCABUTAN SUBSIDI BBM
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri, Kwik Kian Gie menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 2 April 2013. Ia diperiksa selama 8 jam. Sebelum masuk ke Gedung KPK, Kwik ditanya wartawan soal pemeriksaan ini. Dia menolak memberi keterangan. Tapi Kwik berjanji akan menjelaskannya sesudah pemeriksaan.
Kwik keluar Gedung KPK pukul 18.16 WIB dan langsung dikerubuti wartawan. "Undangannya betul-betul rahasia dan pertanyaannya juga rahasia," kata Kwik.
Kwik hanya menjelaskan secara singkat bahwa dia diperiksa dalam kasus dugaan tindak pindana korupsi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Sebagai saksi ahli," katanya.
Dibantu petugas keamanan KPK, Menteri Koordinator Ekonomi di era Presiden Abdurrahman Wahid itu langsung masuk mobilnya, Toyota Alphard berwarna abu-abu.
Juru bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan bahwa Kwik dimintai keterangan dalam dugaan korupsi BLBI. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kwik diperiksa, "Dalam pemberian SKL (surat keterangan lunas) kepada sejumlah obligator," kata Johan.
Kasus ini sempat diusut KPK saat dipimpin Antasari Azhar. Dalam catatan VIVAnews, KPK sempat menggelar ekspose dan mengumpulkan data delapan obligor BLBI yang sudah mengantongi SKL. Demi mengusut kasus ini, KPK saat itu bekerja sama dengan Kejaksaan Agung.
"Karena APBN kita sampai saat ini masih terbebani oleh kasus BLBI yang belum selesai ini. BLBI yang dikucurkan ke swasta itu mencapai Rp144 triliun dan bank pemerintah lebih besar dari itu," kata Antasari Azhar, Ketua KPK saat itu.[ian/vns]
Kwik keluar Gedung KPK pukul 18.16 WIB dan langsung dikerubuti wartawan. "Undangannya betul-betul rahasia dan pertanyaannya juga rahasia," kata Kwik.
Kwik hanya menjelaskan secara singkat bahwa dia diperiksa dalam kasus dugaan tindak pindana korupsi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Sebagai saksi ahli," katanya.
Dibantu petugas keamanan KPK, Menteri Koordinator Ekonomi di era Presiden Abdurrahman Wahid itu langsung masuk mobilnya, Toyota Alphard berwarna abu-abu.
Juru bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan bahwa Kwik dimintai keterangan dalam dugaan korupsi BLBI. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kwik diperiksa, "Dalam pemberian SKL (surat keterangan lunas) kepada sejumlah obligator," kata Johan.
Kasus ini sempat diusut KPK saat dipimpin Antasari Azhar. Dalam catatan VIVAnews, KPK sempat menggelar ekspose dan mengumpulkan data delapan obligor BLBI yang sudah mengantongi SKL. Demi mengusut kasus ini, KPK saat itu bekerja sama dengan Kejaksaan Agung.
"Karena APBN kita sampai saat ini masih terbebani oleh kasus BLBI yang belum selesai ini. BLBI yang dikucurkan ke swasta itu mencapai Rp144 triliun dan bank pemerintah lebih besar dari itu," kata Antasari Azhar, Ketua KPK saat itu.[ian/vns]
Pemerintah Tak Serius Bangun Ketahanan Pangan
Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mengatakan pemerintah tak mampu mengendalikan produksi dan tata niaga pangan. Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari ketidakstabilan harga pangan. Padahal, sebelumnya kenaikan harga pangan hanya terjadi ketika menghadapi hari besar seperti lebaran, natal dan tahun baru. Tapi sekarang kenaikan itu bisa terjadi sewaktu-waktu dan mendadak. Henry mencatat saat ini Indonesia termasuk salah satu negara pengimpor terbesar di dunia, khususnya produk pangan.
Mengacu fakta yang terjadi di lapangan, Henry mensinyalir terjadi penguasaan distribusi pangan oleh pihak tertentu. Selain itu, Henry menilai pemerintah salah menerbitkan kebijakan karena mengekor arahan dari IMF. Akibatnya, subsidi di sektor pertanian ditekan seminim mungkin dan ekspor bahan mentah ke negara-negara maju ditingkatkan. Hal serupa juga dilakukan oleh Bank Dunia yang berdampak pada dibubarkannya Kementerian Pangan.
Untuk mengembalikan kedaulatan pangan, Henry menilai pemerintah dapat memulainya dengan menerapkan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan secara konsisten. Dalam peraturan itu Henry melihat ada ketentuan yang mengatur kelembagaan pangan dan pembatasan impor. Selaras dengan itu, pemerintah dituntut serius menjalanklan reforma agraria sehingga produksi pertanian dapat ditingkatkan.
“Petani Indonesia tidak punya lahan yang layak, sementara lahan yang ada dibagi-bagikan kepada perkebunan besar,” kata dia dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/4).
Mengacu fakta yang terjadi di lapangan, Henry mensinyalir terjadi penguasaan distribusi pangan oleh pihak tertentu. Selain itu, Henry menilai pemerintah salah menerbitkan kebijakan karena mengekor arahan dari IMF. Akibatnya, subsidi di sektor pertanian ditekan seminim mungkin dan ekspor bahan mentah ke negara-negara maju ditingkatkan. Hal serupa juga dilakukan oleh Bank Dunia yang berdampak pada dibubarkannya Kementerian Pangan.
Untuk mengembalikan kedaulatan pangan, Henry menilai pemerintah dapat memulainya dengan menerapkan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan secara konsisten. Dalam peraturan itu Henry melihat ada ketentuan yang mengatur kelembagaan pangan dan pembatasan impor. Selaras dengan itu, pemerintah dituntut serius menjalanklan reforma agraria sehingga produksi pertanian dapat ditingkatkan.
“Petani Indonesia tidak punya lahan yang layak, sementara lahan yang ada dibagi-bagikan kepada perkebunan besar,” kata dia dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/4).
EKSPOR kelapa sawit membuat lahan utk pertanian padi menjadi berkurang - produksi beras berkurang
Metrotvnews.com, Jakarta: Produksi pangan yang dilakukan berdasarkan wilayah tidak akan bisa menjamin terlaksananya swasembada.
Justru spesialisasi produksi berdasarkan wilayah akan membuat rumit ketersediaan pangan.
"Salah satu program pemerintah, yaitu MP3EI yang mengukuhkan spesialisasi itu. Misalnya Jawa difokuskan untuk produksi makanan, pertambangan di Kalimantan, dan Sumatera untuk perkebunan," ujar Ketua Serikat Petani Indonesia Henri Saragih dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (3/4).
Menurutnya, kebijakan itu sangat keliru karena pangan tidak bisa dispesialisasikan berdasarkan wilayahnya. Harusnya semua wilayah memproduksi pangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
"Kita ini kan negara kepulauan. Transportasi dari Sumatera ke Jawa pasti akan memakan biaya transportasi yang sangat besar," kata Henri.
Karena itu biasanya, jika mengambil contoh harga beras, wilayah yang pertama kali mengalami kenaikan harga adalah di luar pulau Jawa.
Namun, program MP3EI menurut Henri bukan menjadi penyebab utama untuk tercapainya swasembada pangan. Kebiasaan eskpor juga menjadi salah satu faktor lain.
"Harusnya kita mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Contohnya, China ekspor bawang putih karena memang disana produksinya surplus. Indonesia juga harusnya bisa prioritaskan untuk menanam komoditas utama. Tapi faktanya, sekarang kita menanam kelapa sawit untuk diekspor dan malah menghabiskan lahan pertanian untuk beras," pungkas Henry.
Justru spesialisasi produksi berdasarkan wilayah akan membuat rumit ketersediaan pangan.
"Salah satu program pemerintah, yaitu MP3EI yang mengukuhkan spesialisasi itu. Misalnya Jawa difokuskan untuk produksi makanan, pertambangan di Kalimantan, dan Sumatera untuk perkebunan," ujar Ketua Serikat Petani Indonesia Henri Saragih dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (3/4).
Menurutnya, kebijakan itu sangat keliru karena pangan tidak bisa dispesialisasikan berdasarkan wilayahnya. Harusnya semua wilayah memproduksi pangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
"Kita ini kan negara kepulauan. Transportasi dari Sumatera ke Jawa pasti akan memakan biaya transportasi yang sangat besar," kata Henri.
Karena itu biasanya, jika mengambil contoh harga beras, wilayah yang pertama kali mengalami kenaikan harga adalah di luar pulau Jawa.
Namun, program MP3EI menurut Henri bukan menjadi penyebab utama untuk tercapainya swasembada pangan. Kebiasaan eskpor juga menjadi salah satu faktor lain.
"Harusnya kita mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Contohnya, China ekspor bawang putih karena memang disana produksinya surplus. Indonesia juga harusnya bisa prioritaskan untuk menanam komoditas utama. Tapi faktanya, sekarang kita menanam kelapa sawit untuk diekspor dan malah menghabiskan lahan pertanian untuk beras," pungkas Henry.
Subscribe to:
Posts (Atom)