Politikindonesia - Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan 3 hal yaitu penanggulangan masalah subsidi Bahan Bakar Minya (BBM), komoditas pangan, dan penanggulangan kemiskinan.
Ketua KEN Chairul Tanjung mengatakan, seiring dengan meningkatnya pengguna kendaraan bermotor dan konsumsi BBM di Indonesia, maka subsidi BBM juga meningkat. “Subsidi (BBM) melampaui investasi kita di bidang permodalan pemerintah maupun di bidang belanja sosial,”ujar Chairul Tanjung saat konferensi pers yang digelar usai sidang kabinet terbatas di Laguna Resort and Spa Hotel, Nusa Dua, Bali, Kamis sore (28/03).
Menurut Chairul, hal yang lebih mengkhawatirkan lagi, subsidi BBM tersebut dinikmati oleh yang tidak berhak. “Orang-orang yang memakai mobil itu adalah orang-orang kaya yang sebenarnya tidak berhak menikmat subsidi,” kata Chairul.
KEN mencatat, pada kenyataannya, 50% penikmat BBM bersubsidi adalah mobil pribadi, dan 40% pengguna sepeda motor. Berkaitan dengan subsidi BBM tersebut, KEN telah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah yang rencananya akan dibahas hari Kamis (4/4) dengan menteri-menteri terkait, di antara Menko Perokonomian dan Menteri ESDM.
Chairul Tanjung memastikan, rekomendasi yang diajukan KEN itu tidak berupa kenaikan harga BBM tetapi adalah mekanisme tertentu yang belum bisa disebutkan karena akan dibahas lagi. Namun yang pasti akan bisa mengurangi subsidi BBM secara signifikan. "Mudah-mudahan dalam minggu depan akan bisa kita sampaikan," ujar pemiliki usaha Trans Corp itu.
Menurut Chairul Tanjung, menaikkan harga BBM adalah cara termudah untuk bisa mengurangi subsidi, tapi efeknya itu akan membuat orang yang miskin dan hampir miskin itu mendapatkan harga produk pangan dan lain sebagainya menjadi jauh lebih mahal yang menyebabkan mereka lebih sulit keluar dari kemiskinan.
"Setiap kenaikan harga dilakukan, pada tahun 2005, pada tahun 2008, itu selalu saja terjadi peningkatan angka kemiskinan yang sangat luar biasa," papar Chairul Tanjung.
Sebelumnya, Sekretaris KEN Aviliani menyebutkan, KEN merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera melarang mobil pribadi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut Aviliani, jika itu dilakukan, pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi hingga Rp80 triliun per tahun. Di samping sejumlah dampak positif lain seperti ketersediaan anggaran untuk membantu rakyat miskin dan meningkatkan kepercayaan luar negeri.
“Kami merekomendasikan kepada Presiden SBY, sebaiknya paling lambat Juni atau pada semester pertama tahun ini, larangan itu sudah bisa diimplementasikan. KEN berharap, pemerintah berani menerapkan pelarangan tersebut paling lambat akhir semester 1 tahun ini,” kata Aviliani.
Pembagian Kuota
Adapun mengenai produk pertanian khususnya komoditas pangan, Ketua KEN Chairul Tanjung memaparkan bahwa adanya kenaikan harga yang tidak terkendali akhir-akhir ini. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya masalah keseimbangan atau adanya gap antara supply dan demand serta sistem pembagian kuota.
Untuk itu KEN memberikan masukan-masukan yang dapat dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan pemerintah agar harga komoditas pangan menjadi lebih baik dan kondisinya menjadi lebih stabil.
Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, Ketua KEN menyampaikan bahwa dalam sisa waktu 18 bulan masa bakti KIB II, upaya tersebut masih belum mencapai target yang diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Terdapat perlambatan dari trend penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial,” kata Chairul.
Untuk itu, kata Chairul, KEN merekomendasikan harus ada extraordinary efforts dari pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan serta memperkecil kesenjangan tersebut.
Dalam hal ini, Presiden SBY menyampaikan arahan agar kebijakan-kebijakan terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial segara dilaksanakan demi tercapainya target penurunan kemiskinan yang telah ditetapkan.
Selain Chairul Tanjung, anggota KEN yang hadir dalam sidang kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (28/03) siang, adalah Christianto Wibisono, Umar Juoro, Ninasapti Triaswati, Aviliani, Ishadi SK, dan Sandiaga S Uno.
(aan/rin/wan)politikindonesia.com
No comments:
Post a Comment