Tuesday, March 26, 2013

krisis PEMBAYARAN OBGLIGASI REKAP terhadap PENJAHAT BLBI mengurangi kemampuan pemerintah menyediakan BBM kpd Rakyat

SAMPIT, Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) yang diprioritaskan di tahun anggaran 2013 ini yaitu peningkatan ketahanan pangan.

Namun nampaknya program ini teracam gagal akibat para petani mengeluhkan krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang juga mengganggu kegiatan produksi mereka.

Ketua Komisi II DPRD Kotim Otjim Supriatna mengungkapkan jika pemda tidak peduli dengan petani yang kesulitan mendapatkan BBM maka tidak menutup kemungkinan program prioritas ketahanan pangan itu akan gagal. “Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah mulai saat ini, sediakan BBM yang cukup, khususnya untuk para petani yang ada di Kotim ini ,’’kata Ketua Komisi II Itu.

Menurutnya, untuk mendapatkan ketersediaan BBM saat ini, para petani harus bersusah payah berusaha sendiri, dan tidak jarang harus pasrah tidak beraktivitas karena tidak dapat pasokan. Karena itu lanjut Otjim, hendaknya Pemda mendesak Pertamina agar bisa memberikan jatah atau kuota BBM kepada para petani, agar aktivitas produksi di ladang mereka tidak terganggu. “Kita sangat berharap hal ini bisa dilakukan, terutama oleh dinas terkait. Langkah pertama bisa dengan melakukan pendataan kepada para petani, untuk bahan pertimbangan memberikan jatah atau prioritas pasokan BBM kepada mereka,” imbuhnya.

Politisi Golkar ini menegaskan, pemerintah jangan tenang– tenang saja melihat kondisi yang sekarang ini, karena di mana-mana terutama masyarakat petani sangat memerlukan bahan bakar. Karena itu lanjutnya, sangat ditunggu perhatian dan langkah nyata pemerintah untuk mengatasi masalah ini. (Radar Sampit)

No comments:

Post a Comment