Wednesday, May 29, 2013

Banjir Impor, Pemerintah Dinilai Gagal Urus Pangan Nasional


RIMANEWS - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menunjuk pemerintah telah gagal dalam kedaulatan pangan. Hal ini dilihat dari membanjirnya bahan pangan impor hasil pertanian.

Hal tersebut disampaiakan oleh Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon yang menyatakan pemerintah tidak serius dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai negara agraris.

"Seharusnya tak perlu impor kalau strategi produksi dan pasca produksi jelas. Impor menunjukkan kegagalan dalam kedaulatan pangan," kata Fadli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/5).

Ketidak seriusan pemerintah terlihat dengan carut-marutnya sistem pengaturan dari hulu hingga hilir. Kementrian Pertanian yang membawahi Departemen Pertanian seharusnya dapat bekerjasama dilapangan karena yang paling dirigikan sebenarnya adalah petani dan juga rakyat.

"Ada integrasi dan koordinasi dari semua kepentingan produksi seperti pupuk, benih, obat2an, irigasi, lahan dan modal," katanya.

Menurutnya pemerintah seharusnya berperan aktif dalam menjamin stabilitas harga sehingga kendali harga tidak dimonopoli oleh tengkulak ataupun kapitalis.

"Ada jaminan harga yang baik bagi petani dan insentif yang memadai. Pasca produksi misalnya penggilingan, processing dan lainya," jelasnya.

Lebih lanjut Fadli menyampaikan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Data yang dihimpun oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dimana Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum-nya menyebutkan harus ada perluasan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.

"Luas lahan dari data yang kita akui adalah luas panen sekitar 13 juta ha, namun lahannya sendiri sekitar 7-8 juta ha. Sangat kurang. Perlu cetak sawah baru agar produksi meningkat," jelasnya.

Saat ditanya apakah dengan luas lahan sangat mempengaruhi dari stabilitas harga dan stock pangan nasional, Fadli menjawab pesimis. "Tergantung produksi dan pasca produksi," ujarnya.(yus/PN)


No comments:

Post a Comment