JAKARTA, suaramerdeka.com - Menyimak pidato presiden SBY, ada yang perlu digarisbawahi tentang defisit anggaran dan kaitannya dengan pencabutan subsidi BBM, serta perlindungan sosial rakyat. Ada yang tidak tepat saat bicara subsidi BBM dan defisit.
Menurut Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), alangkah tidak tepat kalau menuduh subsidi BBM menjadi penyebab defisit APBN, karena subsidi BBM adalah kewajiban negara.
"Sebagaimana mandat pasal 33 UUD 45, yaitu kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam hal ini tambang migas, distribusi dan harga BBM tidak boleh diliberalkan serta harganya tidak tunduk kepada mekanisme pasar," kata Gunawan dalam siaran persnya, Selasa (30/4) siang ini.
Menurut Gunawan, defisit anggaran harus dilihat dari besarnya pembayaran utang luar negeri dan tidak optimalnya penerimaan negara. Solusinya adalah renegosiasi jadwal dan besaran pembayaran utang luar negeri; moratorium utang, penertiban pengusahaan atau bisnis pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
"Misalnya freeport hingga sekarang menolak renegosiasi kontrak karya harusnya bisa diberi sangsi," kata dia.
Mengenai perlindungan sosial terhadap rakyat miskin di mana mayoritasnya tinggal di pedesaan di tengah minimnya anggaran dan ketika kekayaan alam melimpah, maka tidak tepat kalau sekedar seperti BLT dan raskin adalah ironi karena pedesaan adalah produsen pangan.
"Solusinya beri akses masyarakat kepada sumber-sumber agraria dan sumber-sumber pangan langsung melalui pembaruan agraria. Pembaruan agraria berfungsi untuk memperkuat perekonomian nasional dan melindungi petani, nelayan, PKL dan buruh.
"Apalagi buruh tidak hanya bekerja di pabrik di perkotaan, tetapi juga buruh tani dan nelayan penggarap di pedesaan," kata dia.
suaramerdeka.com
Tuesday, April 30, 2013
Saturday, April 27, 2013
YLKI: BBM Harga Ganda Dapat Matikan Angkutan Umum
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi dua harga (dual price) akan mematikan keberadaan angkutan umum.
Berdasarkan hasil survei, minat naik angkutan umum di Kota Jakarta hanya 11,5 persen. Apabila ada kebijakan BBM harga ganda dikhawatirkan masyarakat akan beralih ke kendaraan sepeda motor.
"Angkutan umum akan merana, penumpang akan merosot, mungkin beralih ke motor," katanya di Warung Daun, Jakarta Pusat (27/4).
Berdasarkan hasil survei, minat naik angkutan umum di Kota Jakarta hanya 11,5 persen. Apabila ada kebijakan BBM harga ganda dikhawatirkan masyarakat akan beralih ke kendaraan sepeda motor.
"Angkutan umum akan merana, penumpang akan merosot, mungkin beralih ke motor," katanya di Warung Daun, Jakarta Pusat (27/4).
Menurutnya Organisasi Angkutan Darat (Organda) juga tidak menyetujui keputusan BBM dual price tersebut karena akan mematikan angkutan umum.
Menurutnya pemerintah pada prinsipnya jangan seperti bermain yo-yo dalam mengambil kebijakan kenaikan harga BBM. Pemerintah harus tegas dan berani dalam mengambil setiap keputusan terutama dalam menentukan tarif.
Menurutnya pemerintah pada prinsipnya jangan seperti bermain yo-yo dalam mengambil kebijakan kenaikan harga BBM. Pemerintah harus tegas dan berani dalam mengambil setiap keputusan terutama dalam menentukan tarif.
Kebijakan kenaikan harga BBM jhanya dijadikan komoditas politik bukan komoditas ekonomi. “Mengapa mendaur ulang wacana yang tidak produktif," katanya menambahkan. "Ini Kebijakan kontradiktif yang tidak edukatif. Secara konseptual tidak implementable," ucapnya.
Tulus menambahkan apabila kebijakan dual price dijalankan maka akan terasa dampak ekonominya. Hal itu juga dapat menyulitkan masyarakat.
Apabila nanti akan ada dua jenis SPBU yang berbeda harga maka menimbulkan berbagai jenis penyelewengan. "Bentuk penyimpangan dual price bisa menimbulkan ojek bensin atau angkot bensin," ujarnya.
Apabila nanti akan ada dua jenis SPBU yang berbeda harga maka menimbulkan berbagai jenis penyelewengan. "Bentuk penyimpangan dual price bisa menimbulkan ojek bensin atau angkot bensin," ujarnya.
Menurutnya kemungkinan tukang ojek dan angkot daripada menarik penumpang lebih mudah jual bensin karena banyak yang mencarinya.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas, Ibrahim Hasyim menuturkan pertumbuhan industri otomotif semakin meningkat. Produksi motor yang dihasilkan mencapai 10 juta unit per tahun sedangkan untuk produksi mobil mencapai 1 juta unit per tahun. Sehingga itulah yang akan terus memicu tingginya kebutuhan untuk BBM khususnya BBM bersubsidi.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Migas, Ibrahim Hasyim menuturkan pertumbuhan industri otomotif semakin meningkat. Produksi motor yang dihasilkan mencapai 10 juta unit per tahun sedangkan untuk produksi mobil mencapai 1 juta unit per tahun. Sehingga itulah yang akan terus memicu tingginya kebutuhan untuk BBM khususnya BBM bersubsidi.
Lahan Kendala Terbesar Industri Migas
REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Persoalan lahan menjadi hambatan terbesar dalam industri migas nasional. Bahkan dari data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masalah non teknis ini mendominasi kendala bisnis hingga 33 persen.
"Terdapat beberapa rencana pengeboran atau eksplorasi tidak tercapai karena terkendala non teknis seperti perizinan dan pembebasan lahan," kata Kepala Divisi Humas SKK Migas Elan Biantoro saat ditemui di Kunjungan Kerja SKK Migas ke KKKS Kalimantan Timur, Rabu (20/3). Untuk produksi misalnya, soal lahan mendominasi hingga 20 persen sementara eksplorasi lebih dari itu.
Ruwetnya perizinan misalnya membuat proyek kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kerap tak berjalan sesuai jadwal. Meski sudah diizinkan pemerintah daerah dan provinsi, terkadang izin dari Kementerian Kehutanan yang lamban kelar membuat proyek terkendala.
Permasalahan ini juga membuat capaian target kerja bulan Januari-Februari 2013 tak terpenuhi. Dari target 21 proyek sumur eksplorasi, hanya 10 sumur yang mampu direalisasikan stau sekitar 47,6 persen.
Sedangkan untuk proyek perawatan sumur, hanya ada sekitar 1.250 sumur dari target sumur yang mencapai 2470 sumur yang dilakukan. Selain itu kondisi sama juga terjadi di kegiatan work over yang hanya terealisasi 88 pekerjaan dari target awal 190 pekerjaan.
Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie Gautama membenarkan hal ini. Namun, banyaknya hambatan terkait masalah perizinan dan pembebasan lahan ini akan membuat pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar membuat satu pos perizinan.
"Nantinya akan ada satu blok migas yang sudah terisi perizinan semuanya jadi para KKKS tinggal ngebor saja sehingga tidak ada lagi hambatan soal perizinan dan mengganggu produksi," jelasnya. Ditegaskannya konsep tengah digodok antara SKK Migas dan Kementerian ESDM.
Ia menargetkan pos perizinan akan kelar 2016 nanti. "Mudah-mudahan dalam waktu dua sampai tiga tahun bisa kita selesaikan," katanya.
Industri migas menopang penerimaan negara selama lebih dari setengah abad. Bahkan dari sektor ini saja, pemerintah mengharap bisa mendapat pendapatan hingga Rp 31,746 miliar dolar AS.
Dari minyak misalnya, pemerintah mengharap mampu mendapatkan penerimaan negara hingga Rp 19,639 miliar dolar AS. Sedangkan gas ditarget mampu menyumbang pendapatan hingga 12,108 miliar dolar AS.
Produksi minyak hingga akhir tahun ditarget sebesar 830 ribu barel per hari (bph). Sedangkan gas sebesae 6,9 triliun kaki kubik (TCF). Total investasi di sektor ini menembus 16 hingga 17 miliar dolar AS.
republika.co.id
"Terdapat beberapa rencana pengeboran atau eksplorasi tidak tercapai karena terkendala non teknis seperti perizinan dan pembebasan lahan," kata Kepala Divisi Humas SKK Migas Elan Biantoro saat ditemui di Kunjungan Kerja SKK Migas ke KKKS Kalimantan Timur, Rabu (20/3). Untuk produksi misalnya, soal lahan mendominasi hingga 20 persen sementara eksplorasi lebih dari itu.
Ruwetnya perizinan misalnya membuat proyek kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kerap tak berjalan sesuai jadwal. Meski sudah diizinkan pemerintah daerah dan provinsi, terkadang izin dari Kementerian Kehutanan yang lamban kelar membuat proyek terkendala.
Permasalahan ini juga membuat capaian target kerja bulan Januari-Februari 2013 tak terpenuhi. Dari target 21 proyek sumur eksplorasi, hanya 10 sumur yang mampu direalisasikan stau sekitar 47,6 persen.
Sedangkan untuk proyek perawatan sumur, hanya ada sekitar 1.250 sumur dari target sumur yang mencapai 2470 sumur yang dilakukan. Selain itu kondisi sama juga terjadi di kegiatan work over yang hanya terealisasi 88 pekerjaan dari target awal 190 pekerjaan.
Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie Gautama membenarkan hal ini. Namun, banyaknya hambatan terkait masalah perizinan dan pembebasan lahan ini akan membuat pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar membuat satu pos perizinan.
"Nantinya akan ada satu blok migas yang sudah terisi perizinan semuanya jadi para KKKS tinggal ngebor saja sehingga tidak ada lagi hambatan soal perizinan dan mengganggu produksi," jelasnya. Ditegaskannya konsep tengah digodok antara SKK Migas dan Kementerian ESDM.
Ia menargetkan pos perizinan akan kelar 2016 nanti. "Mudah-mudahan dalam waktu dua sampai tiga tahun bisa kita selesaikan," katanya.
Industri migas menopang penerimaan negara selama lebih dari setengah abad. Bahkan dari sektor ini saja, pemerintah mengharap bisa mendapat pendapatan hingga Rp 31,746 miliar dolar AS.
Dari minyak misalnya, pemerintah mengharap mampu mendapatkan penerimaan negara hingga Rp 19,639 miliar dolar AS. Sedangkan gas ditarget mampu menyumbang pendapatan hingga 12,108 miliar dolar AS.
Produksi minyak hingga akhir tahun ditarget sebesar 830 ribu barel per hari (bph). Sedangkan gas sebesae 6,9 triliun kaki kubik (TCF). Total investasi di sektor ini menembus 16 hingga 17 miliar dolar AS.
republika.co.id
Kendala-kendala Membangun Kemandirian Pangan
REPUBLIKA.CO.ID, Ketua Dewan Pengurus Masyarakat Agribisnis Indonesia (MAI), Fadel Muhammad mengurai kendala-kendala dalam membangun kemandirian pangan. Beberapa di antaranya adalah kebijakan impor yang mengakibatkan produk Indonesia kalah bersaing.
Selain itu, ia melanjutkan, konspirasi antara oknum di pemerintahan dengan mafia kartel pangan masih terus terjadi. "Di tengah serbuan produk asing dan kartel pangan, peran BUMN di bidang pangan malah tak berdaya," ungkap Fadel usai pelantikan Dewan Pengurus Nasional Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri (MAI), di Jakarta, Sabtu (27/4).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menekankan, saat ini terdapat 20 BUMN yang mengurusi pangan. Yang diharapkan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional. Nyatanya, disebut Fadel, urusan pangan saat ini malah banyak dikuasi asing.
Fadel menduga terjadinya kelemahan ketahanan pangan tidak terlepas dari mekanisme pasar bebas yang tidak terkontrol. Karenanya, ia berharap MAI bisa memberikan usulan-usulan kebijakan bagi negara agribisnis dan agro indutri tumbuh dan berkembang.
"Pasar tidak boleh dibiarkan jalan sendiri, tapi harus dikontrol," ujar politisi Partai Golkar itu.
Pasar bebas bisa diciptakan, selama terkontrol dan punya arti sosial. Dengan mengembangkan perspektif ekonomi pasar sosial. Dan mengejar pertumbuhan yang berkeadilan. Sehingga terpcita kemandirian pangan dalam menyongsong globalisasi ekonomi.
Selain itu, ia melanjutkan, konspirasi antara oknum di pemerintahan dengan mafia kartel pangan masih terus terjadi. "Di tengah serbuan produk asing dan kartel pangan, peran BUMN di bidang pangan malah tak berdaya," ungkap Fadel usai pelantikan Dewan Pengurus Nasional Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri (MAI), di Jakarta, Sabtu (27/4).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menekankan, saat ini terdapat 20 BUMN yang mengurusi pangan. Yang diharapkan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional. Nyatanya, disebut Fadel, urusan pangan saat ini malah banyak dikuasi asing.
Fadel menduga terjadinya kelemahan ketahanan pangan tidak terlepas dari mekanisme pasar bebas yang tidak terkontrol. Karenanya, ia berharap MAI bisa memberikan usulan-usulan kebijakan bagi negara agribisnis dan agro indutri tumbuh dan berkembang.
"Pasar tidak boleh dibiarkan jalan sendiri, tapi harus dikontrol," ujar politisi Partai Golkar itu.
Pasar bebas bisa diciptakan, selama terkontrol dan punya arti sosial. Dengan mengembangkan perspektif ekonomi pasar sosial. Dan mengejar pertumbuhan yang berkeadilan. Sehingga terpcita kemandirian pangan dalam menyongsong globalisasi ekonomi.
Thursday, April 25, 2013
Anggota Legislatif Pertanyakan Reformasi Bantuan Pangan AS
Para anggota legislatif AS mempertanyakan rencana pemerintahnya untuk mengurangi pengiriman komoditas makanan dari AS ke negara yang membutuhkan.
WASHINGTON — Pemerintahan Barack Obama berencana mengurangi jumlah pengiriman komoditas makanan dari Amerika ke negara-negara yang membutuhkan. Sebagai gantinya, pemerintah AS akan membeli lebih banyak dari para petani yang lebih dekat dengan wilayah pengiriman. Proposal ini menandai perubahan besar dalam program yang telah berlangsung selama 60 tahun dan dikenal sebagai Food for Peace (Pangan untuk Perdamaian).
Dari banjir sampai gempa bumi dan perang serta kekurangan makanan yang kronis, Amerika Serikat merupakan donor terbesar bantuan pangan di dunia. Namun anggaran sangat ketat di Washington saat ini sehingga kepala Badan AS untuk Pembangunan Internasional (USAID) Rajiv Shah mengusulkan reformasi.
"Reformasi ini dirancang untuk memberikan gizi utama dasar kepada empat juta anak-anak lebih banyak di saat kebutuhan ekstrem tanpa meminta dana tambahan," ujar Shah.
Ia mengatakan bahwa pembelian makanan di wilayah yang terimbas, atau penyediaan uang atau voucher kepada orang-orang yang membutuhkan, menghemat sampai 50 persen dibandingkan dengan pembelian dan pengiriman makanan dari AS. Selain itu, makanan itu sampai di wilayah yang membutuhkan sampai 14 minggu lebih cepat.
Jumlah makanan yang dibeli dan dikirimkan dari AS akan berkurang dari sekitar 85 persen saat ini menjadi 55 persen dengan adanya proposal ini.
Namun anggota badan legislatif dari Partai Republik Kevin Yoder mengatakan pengurangan makanan dari Amerika akan menambah angka pengangguran. Ia mengatakan hal itu akan sulit diterima komunitas pertanian.
"Jelas hal itu harus dijelaskan pada para konstituen mengapa pilihan itu dibuat untuk membayar petani di negara lain dibandingkan dengan petani di sini," ujar Yoder, wakil negara bagian Kansas.
Dan Yoder mempertanyakan apakah benar membeli dari petani lokal akan selalu lebih murah.
"Setidaknya beberapa informasi menunjukkan bahwa pembelian lokal dan regional, program transfer tunai tidak selalu lebih murah dibandingkan bantuan makanan AS," ujar Yoder pada sebuah pembahasan di Gedung Capitol, Rabu (24/4).
Pembahasan isu ini dan yang lainnya di Senat merupakan yang pertama sejak anggaran presiden diluncurkan awal bulan ini.
Para analis mengatakan isu ini akan menghadapi perlawanan keras dari para anggota legislatif.
Proposal tersebut juga mendapat perlawanan dari perusahaan-perusahaan pengiriman AS, yang mengatakan bahwa pengiriman bantuan pangan membantu armada perdagangan laut AS yang sudah menciut tetap bergerak.
Shah mengatakan penelitian demi penelitian menemukan bahwa pembelian secara lokal lebih efisien.
“Dan itulah sebabnya mengapa, saya yakin, setiap mantan direktur Program Pangan Dunia (WFP) dan direktur yang sekarang, hampir semua LSM besar, sebagian besar ahli telah melihat hal ini, semua pendahulu saya dan CEOs besar dalam sektor pertanian semua yakin ini tindakan yang benar," ujar Shah.
Shah menambahkan bahwa meski bantuan pangan merupakan pasar besar bagi petani di masa lalu, "sekarang, Food for Peace secara keseluruhan merupakan sengah dari 1 percent dari nilai ekspor pertanian secara total. Dan perubahan dari 85 persen menjadi 55 persen barangkali kurang dari itu."
voaindonesia.com
 |
| Seorang perempuan di Cite Soleil, Port-au-Prince di Haiti, memanggul karung berisi beras yang dibagikan lembaga bantuan AS, USAID. (Foto: Dok) |
WASHINGTON — Pemerintahan Barack Obama berencana mengurangi jumlah pengiriman komoditas makanan dari Amerika ke negara-negara yang membutuhkan. Sebagai gantinya, pemerintah AS akan membeli lebih banyak dari para petani yang lebih dekat dengan wilayah pengiriman. Proposal ini menandai perubahan besar dalam program yang telah berlangsung selama 60 tahun dan dikenal sebagai Food for Peace (Pangan untuk Perdamaian).
Dari banjir sampai gempa bumi dan perang serta kekurangan makanan yang kronis, Amerika Serikat merupakan donor terbesar bantuan pangan di dunia. Namun anggaran sangat ketat di Washington saat ini sehingga kepala Badan AS untuk Pembangunan Internasional (USAID) Rajiv Shah mengusulkan reformasi.
"Reformasi ini dirancang untuk memberikan gizi utama dasar kepada empat juta anak-anak lebih banyak di saat kebutuhan ekstrem tanpa meminta dana tambahan," ujar Shah.
Ia mengatakan bahwa pembelian makanan di wilayah yang terimbas, atau penyediaan uang atau voucher kepada orang-orang yang membutuhkan, menghemat sampai 50 persen dibandingkan dengan pembelian dan pengiriman makanan dari AS. Selain itu, makanan itu sampai di wilayah yang membutuhkan sampai 14 minggu lebih cepat.
Jumlah makanan yang dibeli dan dikirimkan dari AS akan berkurang dari sekitar 85 persen saat ini menjadi 55 persen dengan adanya proposal ini.
Namun anggota badan legislatif dari Partai Republik Kevin Yoder mengatakan pengurangan makanan dari Amerika akan menambah angka pengangguran. Ia mengatakan hal itu akan sulit diterima komunitas pertanian.
"Jelas hal itu harus dijelaskan pada para konstituen mengapa pilihan itu dibuat untuk membayar petani di negara lain dibandingkan dengan petani di sini," ujar Yoder, wakil negara bagian Kansas.
Dan Yoder mempertanyakan apakah benar membeli dari petani lokal akan selalu lebih murah.
"Setidaknya beberapa informasi menunjukkan bahwa pembelian lokal dan regional, program transfer tunai tidak selalu lebih murah dibandingkan bantuan makanan AS," ujar Yoder pada sebuah pembahasan di Gedung Capitol, Rabu (24/4).
Pembahasan isu ini dan yang lainnya di Senat merupakan yang pertama sejak anggaran presiden diluncurkan awal bulan ini.
Para analis mengatakan isu ini akan menghadapi perlawanan keras dari para anggota legislatif.
Proposal tersebut juga mendapat perlawanan dari perusahaan-perusahaan pengiriman AS, yang mengatakan bahwa pengiriman bantuan pangan membantu armada perdagangan laut AS yang sudah menciut tetap bergerak.
Shah mengatakan penelitian demi penelitian menemukan bahwa pembelian secara lokal lebih efisien.
“Dan itulah sebabnya mengapa, saya yakin, setiap mantan direktur Program Pangan Dunia (WFP) dan direktur yang sekarang, hampir semua LSM besar, sebagian besar ahli telah melihat hal ini, semua pendahulu saya dan CEOs besar dalam sektor pertanian semua yakin ini tindakan yang benar," ujar Shah.
Shah menambahkan bahwa meski bantuan pangan merupakan pasar besar bagi petani di masa lalu, "sekarang, Food for Peace secara keseluruhan merupakan sengah dari 1 percent dari nilai ekspor pertanian secara total. Dan perubahan dari 85 persen menjadi 55 persen barangkali kurang dari itu."
voaindonesia.com
Mahasiswa wajib manfaatkan BAHAN PANGAN LOKAL
Sindonews.com - Kekayaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, utamanya bahan pangan lokal belum secara maksimal dimanfaatkan. Mahasiswa sebagai penerus bangsa dituntut mengembangkan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Sebagai negara yang memiliki biodiversitas banyak, kita wajib mengembangkan. Manfaatnya juga beragam, karena kaya gizi dan dapat dikonsumsi penderita diabetes, kolestrol,” jelasnya kepada wartawan, saat ditemui di sela pameran proyek di FT UNY, Yogyakarta, Kamis 25 April 2013.
Kepala Program Studi (Kaprodi) Teknik Boga Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Mutiara Nugraheni menyatakan, hingga saat ini bahan pangan lokal kerap dilupakan. Masyarakat masih berkiblat pada produk impor yang serba praktis.
Melalui pameran, kata dia, mahasiswa dimotivasi untuk berkreasi demi pemenuhan kebutuhan pangan lokal. Penggalangan cinta SDA setempat juga akan membantu bangsa ini mengatasi krisis pangan maupun gempuran produk impor.
Bertajuk ‘Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal dalam Pengembangan Usaha Boga’, sekitar 132 mahasiswa D3 dan S1 Teknik Boga angkatan 2010 ditantang berkreativitas menciptakan makanan sesuai perkembangan zaman.
Menurutnya pameran ini dapat menjadi bukti varian makanan di Indonesia dapat terus bertambah walau hanya memanfaatkan bahan-bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. “Bahan makanan yang digunakan bervariasi, tetapi umumnya umbi-umbian. Produknya juga bermacam dan unik, ada yang bertema oriental, dan kontinental,” imbuhnya.
Rektor UNY, Rochmat Wahab menyampaikan kegiatan seperti ini harus diperbanyak. Mahasiswa tidak hanya dibekali teori tetapi juga didorong terus berinovasi. “Sebagai tenaga terdidik, mahasiswa diminta untuk dapat memberikan nilai tambah dari bahan pangan lokal kita. Selain itu, ilmu yang didapat selama kuliah juga dapat membantu mahasiswa," ungkapnya.
Indofood Sets Capex Rp2.2 Trillion for Bogasari
JAKARTA - Leading Indonesian packaged food producer PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) allocates capital expenditure (capex) of Rp7.6 trillion for this year, compared to Rp6.4 trillion in 2012, Investor Daily reported this morning.
Fransiscus Welirang, INDF's director, said the company allocates Rp3 trillion capex for agribusiness group, Rp2.2 trillion for consumer branded product (CBP), Rp200 billion for distribution, and Rp2.2 trillion for Bogasari group.
Currently Bogasari is building new factory in Banjarmasin, South Kalimantan. This new plant will add 5,000-6,000 tons of production capacity. Bogasari now contributes 25% of INDF's total revenue.
INDF booked net profit of Rp4.78 trillion in 2012, declined from Rp4.89 trillion in 2011. Net sales increased 10% to Rp50.06 trillion from previous Rp45.33 trillion.
Source : theindonesiatoday www.theindonesiatoday.com
Fransiscus Welirang, INDF's director, said the company allocates Rp3 trillion capex for agribusiness group, Rp2.2 trillion for consumer branded product (CBP), Rp200 billion for distribution, and Rp2.2 trillion for Bogasari group.
Currently Bogasari is building new factory in Banjarmasin, South Kalimantan. This new plant will add 5,000-6,000 tons of production capacity. Bogasari now contributes 25% of INDF's total revenue.
INDF booked net profit of Rp4.78 trillion in 2012, declined from Rp4.89 trillion in 2011. Net sales increased 10% to Rp50.06 trillion from previous Rp45.33 trillion.
Source : theindonesiatoday www.theindonesiatoday.com
PERAMPOK BLBI MULAI DIUSUT KPK by: @triomacan2000
1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami masalah
TrioMacan2000 5 days ago
2. Banyak bank di Indonesia yg alami kesulitan likuiditas pada saat krisis moneter 1998 di Indonesia. BI kucurkan BLBI ke bank2 tsb
TrioMacan2000 5 days ago
3. Skema BLBI ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis moneter tsb
TrioMacan2000 5 days ago
4. Sampai dengan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank
TrioMacan2000 5 days ago
5. Audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun
TrioMacan2000 5 days ago
6. Penerima dana BLBI antara lain : [1]Agus Anwar (Bank Pelita) [2]Hashim Djojohadikusumo (Bank Papan Sejahtera Bank Pelita Istimarat)
TrioMacan2000 5 days ago
7. [3]Samadikun Hartono (Bank Modern) [4]Kaharuddin Ongko (Bank Umum Nasional) [5]Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian)
TrioMacan2000 5 days ago
8. [6]Atang Latief (Bank Indonesia Raya) [7]Lidia Muchtar (Bank Tamara) [8]Omar Putihrai (Bank Tamara)
TrioMacan2000 5 days ago
9. [9]Adisyahputra Januardy ( Bank Namura Yasonta) [10]James Januardy(Bank Namura Yasonta)
TrioMacan2000 5 days ago
11. [11]Marimutu Sinivasan (Bank Putera Multikarsa) [12] Santosa Sumali(Bank Metropolitan dan Bank Bahari)
TrioMacan2000 5 days ago
12. [13]Fadel Muhammad (Bank Intan) [14]Baringin MH Panggabean Bank (Namura Internusa) [15]Joseph Januardy (Bank Namura Internusa)
TrioMacan2000 5 days ago
13. [16]Trijono Gondokusumo(Bank Putera Surya Perkasa) [17]Hengky Wijaya (Bank Tata) [18]Tony Tanjung (Bank Tata)
TrioMacan2000 5 days ago
14. [19] I Gde Dermawan (Bank Aken) [20]Made Sudiarta (Bank Aken) [21]Tarunojo Nusa Wijaya & [22]David Nusa Wijaya (Bank Umum Servitia)
TrioMacan2000 5 days ago
15. Daftar nama konglo penggarong BLBI ini masih panjang. Hanya saja sebagian berhasil mendapatkan SKL (surat keterangan lunas) pemerintah
TrioMacan2000 5 days ago
16. SKL ini mmg aneh tapi nyata. Misalkan BCA yg menerima BLBI 56.5 Triliun. Tdk tahu berapa persis yg dibayarkan ke pemerintah, terbit SKL
TrioMacan2000 5 days ago
17. Kita ketahui, meski negara kucurkan BLBI 56.5 Triliun ke BCA dan BCA disita negara, namun pemeintah hny laku jual BCA sebesar 5 T saja
TrioMacan2000 5 days ago
18. Artinya hny pada BCA saja, negara sdh dirugikan lebih 51 Triliun dlm skema BLBI itu. Luar biasa. Pemilik BCA nya? Makin tambah kaya hehe
TrioMacan2000 5 days ago
19. Dana BLBI mayoritas (atau semuanya?) diselewengkan oleh penerimanya. Proses penyalurannya pun melalui penyimpangan, kolusi dgn oknum BI
TrioMacan2000 5 days ago
20. Pejabat2 BI jadi terpidana kasus penyelewengan dana BLBI, antara lain Paul Sutopo Tjokronegoro, Hendro Budiyanto, dan Heru Supratomo
TrioMacan2000 5 days ago
21. Pemilik bank penerima BLBI jg jadi terpidana, seperti Bank Ficorinvest: ex presdir Ficorinvest, Supari Dhirdjoprawiro dan S. Soemeri
TrioMacan2000 5 days ago
22. Namun sayangnya mereka divonis sangat ringan hanya hukuman 1.5 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2003
TrioMacan2000 5 days ago
23. Meski begitu, mereka tdk tahan karena ajukan kasasi ke MA dan tidak diketahui jelas bgmn akhir dari proses hukum pidana mereka itu
TrioMacan2000 5 days ago
24. Contoh kasus lain : Bank Umum Servitia, dirutnya David Nusa Wijaya divonis 8 tahun penjara oleh MA pada tanggal 23 Juli 2003
TrioMacan2000 5 days ago
25. David sempat melarikan diri ke AS namun tertangkap di sana. Kemudian, Bank Harapan Sentosa: Hendra Rahardja dihukum seumur hidup
TrioMacan2000 5 days ago
Content from Twitter
26. Namun Hendra melarikan diri ke Australia dan meninggal di sana (benarkah kakak koruptor Edi Tansil ini meninggal? Hehe )
TrioMacan2000 5 days ago
27. Menyusul Eko Adi Putranto dan Sherly Konjogian, divonis 20 tahun, namun melarikan diri ke Australia. Skrg diduga sdh jadi WN Spore
TrioMacan2000 5 days ago
28. Juga pada Bank Surya: Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan, dihukum seumur hidup, namun melarikan diri ke Singapura
TrioMacan2000 5 days ago
29. Kemudian Bank Modern: Samadikun Hartono, divonis 4 tahun, melarikan diri. Diduga juga sdh jadi WN / PR Singapore
TrioMacan2000 5 days ago
30. Pemilik Bank Pelita, Agus Anwar, ketika masih dlm proses pengadilan, sudah melarikan diri. Bergabung dgn buronan2 BLBI lain di Spore
TrioMacan2000 5 days ago
31. Bank Umum Nasional: Sjamsul Nursalim, penyidikan dihentikan Kejagung meski kontroversial karena Ayin & Jaksa UTG tertangkap KPK
TrioMacan2000 5 days ago
32. Ayin/ arthalita suryani adalah kuasa Syamsul Nursalim yg sdh duluan melarikan diri ke Spore ketika pidana BLBInya mulai diusut Kejagung
TrioMacan2000 5 days ago
33. Ayin yg dikenal sbg sohib keluarga Cikeas itulah yg ditugaskan mengurus penghapusan pidana BLBI bank BDNI milik Syamsul Nursalim
TrioMacan2000 5 days ago
34. Meski ayin dan jaksa Urip Tri Gunawan tertangkap OTT KPK dgn uang bukti suap 6 M namun Jaksa Agung tetap ngotot terbitkan SP3 Syamsul
TrioMacan2000 5 days ago
35. Bank Asia Pacific (Aspac) Hendrawan Haryono, mantan wakil dirut Aspac ini divonis 1 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan
TrioMacan2000 5 days ago
36. Bank Indonesia Raya (Bank Bira): Atang Latif, melarikan diri ke Singapura sebelum kasusnya disidangkan. Diduga juga tinggal di singapore
TrioMacan2000 5 days ago
37. Jadi itulah nama2 koruptor atau perampok BLBI berserta nama banknya. Tahun 1998 dulu mereka merampok 148 Triliun uang negara
TrioMacan2000 5 days ago
38. Dengan utang pokok 148 Triliun itu dikurangi dgn pembayaran utang dari hasil penjualan asset mereka, negara dirugikan 560 triliun. Kok?
TrioMacan2000 5 days ago
39. Knpa jadi membengkak 560 triliun kerugian negaranya? Krn utang pokok 148 T itu dicicil pelunasannya oleh pemerintah ke BI sd thn 2032
TrioMacan2000 5 days ago
40. Kini KPK mulai usut lg pidana BLBI. Apakah akan bisa sita asset2 lain dan seret koruptor2nya ke penjara? Wait n see. Sekian. Merdeka !
Note:
Keakuratan data yg disampaikan @triomacan2000 belum tentu benar, tetapi sebagai gambaran umum bisa cukup membantu
chirpstory.com
BLBI adalah Kejahatan yg dilakukan Penjahat Ekonomi ini adalah kumpulan artikelnya
KPK akan panggil obligor penerima surat lunas BLBI
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain memeriksa sejumlah mantan menteri pengambil kebijakan kunci pada zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, tidak tertutup kemungkinan KPK juga akan memanggil debitur BLBI yang mendapatkan surat keterangan lunas (SKL).
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, penyelidikan ini bertujuan mengusut indikasi tindak pidana korupsi dalam penerbitan SKL tersebut. Hari ini (12/4), KPK meminta keterangan Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli, dan mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto. Sebelumnya, KPK juga meminta keterangan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie.
Sekedar kilas balik, SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 oleh Presiden Mengawati. Inti surat itu adalah pemberian jaminan kepastian hukum kepada obligor. Mereka yang mendapat surat lunas adalah debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya.
Inpres tersebut menyatakan, obligor BLBI dianggap telah menyelesaikan utang mereka, meskipun utang dilunasi hanya 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) secara tunai dan 70% dibayar dalam bentuk sertifikat bukti hak kepada BPPN. Berdasarkan SKL itulah, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3) terhadap para obligor.
nasional.kontan.co.id
"Pertanyaan banyak sekali, umumnya ingin mengetahui proses penyerahan aset, apakah ada kejanggalan saat penyerahan aset BLBI," kata mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001, Rizal Ramli seusai diperiksa KPK Jakarta, Jumat (12/4).
Rizal yang menjadi menteri saat pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid tersebut memberikan keterangan untuk penyelidikan KPK mengenai kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian BLBI.
"Kami tidak pernah mengeluarkan SKL. SKL diberikan setelah kami, karena banyak (utang) yang belum lunas, banyak yang belum beres," ungkap Rizal.
Namun Rizal menolak untuk menyatakan siapa yang bertanggung jawab dalam pemberian SKL.
"Waduh, harus KPK yang memutuskan, jangan kita, Pak Kwik sebagai ketua Bappenas sama sekali tidak terlibat dan sama sekali tidak setuju dgn pemberian SKL," tambah Rizal.
Selain Rizal, KPK hari ini juga meminta keterangan mantan menteri keuangan 1998-1999 Bambang Subianto, namun Bambang tidak menyampaikan apapun kepada wartawan.
Mantan menko perekonomian 1999-2000 dan mantan kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie pada Selasa (2/4) juga dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan yang sama.
Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa KPK fokus untuk menyelesaikan dugaan korupsi terkait SKL.
"Ada sejumlah kasus BLBI dan ada beberapa penyelesaian BLBI, tapi ada debitur BLBI yang membayar utang ada melalui SKL, jadi KPK fokus pada terkait SKL," katanya.
KPK pada 2008 telah membentuk empat tim khusus untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Salah satu tim bertugas untuk menangani perkara yang dihentikan kejaksaan karena telah menerima SKL, termasuk kasus Sjamsul Nursalim yaitu mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mempunyai utang sebesar Rp28,4 triliun.
Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nilai penjualan dari aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7 persen atau sebesar Rp19,38 triliun dari Rp52,72 triliun yang harus dibayar.
Saat diperiksa di Kejaksaan pada 2007, Kwik mengatakan bahwa mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.
Kwik mengaku dalam setiap rapat kabinet ia selalu memprotes rencana penerbitan SKL tapi kalah dengan meteri lain.
Alasannya menolak penerbitan SKL adalah karena ada campur tangan International Monetary Fund (IMF) terkait penyelesaian BLBI sehingga berdampak pada proses penjualan aset bekas pengutang BLBI yang tergesa-gesa, bahkan tanpa tender, misalnya, kejanggalan penjualan Bank BCA pada 2004.
Kwik mengatakan, penjualan BCA disebabkan Salim tidak mampu melunasi BLBI Rp53 triliun, BCA termasuk salah satu dari 108 aset Salim yang diserahkan yang saat dijual hanya laku Rp20 triliun karena proses penjualan BCA lebih banyak ditekan IMF.
Proses penjualan dilaksanakan tanpa tender dan calon pembeli BCA sudah ditunjuk yaitu lembaga keuangan Farallon dan Standard charter padahal selang tiga tahun kemudian aset BCA meningkat berkali-kali lipat.
Dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara, namun baru 16 orang yang diproses ke pengadilan.
Dari 16 orang tersebut, tiga terdakwa dibebaskan pengadilan, 13 orang yang yang telah divonis hanya satu koruptor yang dijebloskan ke penjara, dua terdakwa lain tidak langsung masuk ke penjara dan sembilan terdakwa melarikan diri ke luar negeri. [Ant/L-8]
www.suarapembaruan.com
"Kwik (Kian Gie) kan Kepala Bappenas sama sekali tidak terlibat dan sama sekali tidak setuju dengan pemberian SKL. Itu (yang bertanggungjawab) pejabat yang pada waktu itulah setelah saya," kata Rizal Ramli usai diperiksa di KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta, Jumat (12/4/2013).
Rizal diperiksa penyidik KPK selama sembilan jam. Ia selesai diperiksa dan keluar dari gedung KPK pada pukul 19.00 WIB.
Rizal merupakan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian pada saat pemerintahan almarhum Abdurrahman Wahid. Kemudian pada saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Menko Perekonomian dijabat Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Boediono selaku Menteri Keuangan.
Menurut Rizal, saat ia menjabat sebagai Menkeu maupun Menko Perekonomian di bawah pemerintahan Gus Dur, tidak pernah mengeluarkan SKL untuk kasus BLBI. Alasannya karena masih banyak pengutang yang belum melunasi utangnya.
"Karena kan banyak yang belum lunas, banyak juga yang belum beres," jelasnya.
Dalam pemeriksaan selama sembilan jam tersebut, Rizal ditanya mengenai apakah ada kejanggalan dalam penyerahan aset dan penyelesaian kasus BLBI.
detik.com
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan mantan menteri koordinator perekonomian Kwik Kian Gie terkait dengan penyelidikan lanjutan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Pak Kwik sebagai ketua Bappenas sama sekali tidak terlibat dan sama sekali tidak setuju dgn pemberian SKL
[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kejanggalan penyerahan aset sejumlah bank debitur yang menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)."Pertanyaan banyak sekali, umumnya ingin mengetahui proses penyerahan aset, apakah ada kejanggalan saat penyerahan aset BLBI," kata mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001, Rizal Ramli seusai diperiksa KPK Jakarta, Jumat (12/4).
Rizal yang menjadi menteri saat pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid tersebut memberikan keterangan untuk penyelidikan KPK mengenai kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian BLBI.
"Kami tidak pernah mengeluarkan SKL. SKL diberikan setelah kami, karena banyak (utang) yang belum lunas, banyak yang belum beres," ungkap Rizal.
Namun Rizal menolak untuk menyatakan siapa yang bertanggung jawab dalam pemberian SKL.
"Waduh, harus KPK yang memutuskan, jangan kita, Pak Kwik sebagai ketua Bappenas sama sekali tidak terlibat dan sama sekali tidak setuju dgn pemberian SKL," tambah Rizal.
Selain Rizal, KPK hari ini juga meminta keterangan mantan menteri keuangan 1998-1999 Bambang Subianto, namun Bambang tidak menyampaikan apapun kepada wartawan.
Mantan menko perekonomian 1999-2000 dan mantan kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie pada Selasa (2/4) juga dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan yang sama.
Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa KPK fokus untuk menyelesaikan dugaan korupsi terkait SKL.
"Ada sejumlah kasus BLBI dan ada beberapa penyelesaian BLBI, tapi ada debitur BLBI yang membayar utang ada melalui SKL, jadi KPK fokus pada terkait SKL," katanya.
KPK pada 2008 telah membentuk empat tim khusus untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Salah satu tim bertugas untuk menangani perkara yang dihentikan kejaksaan karena telah menerima SKL, termasuk kasus Sjamsul Nursalim yaitu mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mempunyai utang sebesar Rp28,4 triliun.
Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nilai penjualan dari aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7 persen atau sebesar Rp19,38 triliun dari Rp52,72 triliun yang harus dibayar.
Saat diperiksa di Kejaksaan pada 2007, Kwik mengatakan bahwa mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.
Kwik mengaku dalam setiap rapat kabinet ia selalu memprotes rencana penerbitan SKL tapi kalah dengan meteri lain.
Alasannya menolak penerbitan SKL adalah karena ada campur tangan International Monetary Fund (IMF) terkait penyelesaian BLBI sehingga berdampak pada proses penjualan aset bekas pengutang BLBI yang tergesa-gesa, bahkan tanpa tender, misalnya, kejanggalan penjualan Bank BCA pada 2004.
Kwik mengatakan, penjualan BCA disebabkan Salim tidak mampu melunasi BLBI Rp53 triliun, BCA termasuk salah satu dari 108 aset Salim yang diserahkan yang saat dijual hanya laku Rp20 triliun karena proses penjualan BCA lebih banyak ditekan IMF.
Proses penjualan dilaksanakan tanpa tender dan calon pembeli BCA sudah ditunjuk yaitu lembaga keuangan Farallon dan Standard charter padahal selang tiga tahun kemudian aset BCA meningkat berkali-kali lipat.
Dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara, namun baru 16 orang yang diproses ke pengadilan.
Dari 16 orang tersebut, tiga terdakwa dibebaskan pengadilan, 13 orang yang yang telah divonis hanya satu koruptor yang dijebloskan ke penjara, dua terdakwa lain tidak langsung masuk ke penjara dan sembilan terdakwa melarikan diri ke luar negeri. [Ant/L-8]
www.suarapembaruan.com
Rizal Ramli Sebut Penerbitan SKL BLBI Tanggung Jawab Pejabat Setelahnya
Jakarta - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus pemberian penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rizal menyebut penerbitan SKL itu merupakan tanggung jawab pejabat setelah dia.
"Kwik (Kian Gie) kan Kepala Bappenas sama sekali tidak terlibat dan sama sekali tidak setuju dengan pemberian SKL. Itu (yang bertanggungjawab) pejabat yang pada waktu itulah setelah saya," kata Rizal Ramli usai diperiksa di KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta, Jumat (12/4/2013).
Rizal diperiksa penyidik KPK selama sembilan jam. Ia selesai diperiksa dan keluar dari gedung KPK pada pukul 19.00 WIB.
Rizal merupakan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian pada saat pemerintahan almarhum Abdurrahman Wahid. Kemudian pada saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Menko Perekonomian dijabat Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Boediono selaku Menteri Keuangan.
Menurut Rizal, saat ia menjabat sebagai Menkeu maupun Menko Perekonomian di bawah pemerintahan Gus Dur, tidak pernah mengeluarkan SKL untuk kasus BLBI. Alasannya karena masih banyak pengutang yang belum melunasi utangnya.
"Karena kan banyak yang belum lunas, banyak juga yang belum beres," jelasnya.
Dalam pemeriksaan selama sembilan jam tersebut, Rizal ditanya mengenai apakah ada kejanggalan dalam penyerahan aset dan penyelesaian kasus BLBI.
detik.com
Negara Rugi Rp138 Triliun
KPK Dalami Skandal Penerbitan SKL BLBI
JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintensifkan penyelidikan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap sejumlah debitor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Terbitnya SKL tersebut diduga kuat tidak terlepas dari praktik korupsi yang merugikan negara sekitar Rp147 triliun.
Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan KPK tengah mendalami ada tidaknya tindak pidana korupsi atas terbitnya SKL terhadap para debitor. Karenanya siapa saja yang dinilai dapat membuat terang kasus akan dimintai keterangan.
“Hari ini ada permintaan keterangan atas Achiran Pandu Djajanto,” ujar Johan Budi di Jakarta, Senin (15/4).
Pekan lalu KPK telah meminta keterangan dari mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli.
Dia menegaskan Achiran Pandu Djajanto Komisaris Bank BNI. KPK meminta keterangan Achiran selaku Kabiro Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN merupakan lembaga yang mengeluarkan SKL terhadap debitor penerima dana BLBI setelah dilakukan penghitungan aset yang diserahkan ke BPPN.
Belakangan diketahui aset-aset yang diterima BPPN dari pada debitor BLBI ternyata banyak yang bodong. Bahkan tak sedikit yang sudah dijual ke pihak ke tiga.
Berdasarkan SKL dari BPPN, Kejaksaan Agung ketika dipimpin Jaksa Agung MA Rachman kemudian menerbitkan SP3 (surat peneghentian penyidikan perkara) terhadap 10 tersangka kasus BLBI pada 2004. Hasil audit BPK menyebutkan, dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara.
Sebelumnya ketika KPK dipimpin Antasari Azhar, lembaga super body tersebut telah membentuk empat tim untuk mengusut dugaan korupsi penerbitan SKL. Tim pernah ke Kejakgung untuk menanyakan mengenai perkara BLBI yang ditangani bagian pidsus Kejakgung. Namun pengusutan terhadap terbitnya SKL hilang seiring dengan dijebliskannya Antasari ke penjara dalam kasus pembunuhan.
www.harianterbit.com
Nilai penjualan aset Salim Grup yang diserahkan ke BPPN utk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7 persen dari total hutang 52.72 Trilyun (Yg belum dibayar 33.34 Trilyun)
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan mantan menteri koordinator perekonomian Kwik Kian Gie terkait dengan penyelidikan lanjutan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
"Kwik Kian Gie dimintai keterangan terkait KPK melakukan penyelidikan dalam kaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam lanjutan penyelesaian BLBI yaitu pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.
Usai dimintai keterangan oleh KPK selama sekitar 9 jam, Kwik tidak mengatakan mengenai alasannya dipanggil KPK.
"Undangannya rahasia dan pertanyaannya juga rahasia," kata Kwik.
KPK pada 2008 telah membentuk empat tim khusus untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Salah satu tim bertugas untuk menangani perkara yang dihentikan kejaksaan karena telah menerima SKL, termasuk kasus Sjamsul Nursalim yaitu mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mempunyai utang sebesar Rp28,4 triliun.
Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nilai penjualan dari aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7 persen atau sebesar Rp19,38 triliun dari Rp52,72 triliun yang harus dibayar.
Saat diperiksa di Kejaksaan pada 2007, Kwik mengatakan bahwa mekanisme penerbitan SKL Presiden Megawati berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjaradjakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.
Kwik mengaku dalam setiap rapat kabinet ia selalu memprotes rencana penerbitan SKL tapi kalah dengan meteri lain.
Alasannya menolak penerbitan SKL adalah karena ada campur tangan International Monetary Fund (IMF) terkait penyelesaian BLBI sehingga berdampak pada proses penjualan aset bekas pengutang BLBI yang tergesa-gesa, bahkan tanpa tender, misalnya, kejanggalan penjualan Bank BCA pada 2004.
Kwik mengatakan, penjualan BCA disebabkan Salim tidak mampu melunasi BLBI Rp53 triliun, BCA termasuk salah satu dari 108 aset Salim yang diserahkan yang saat dijual hanya laku Rp20 triliun karena proses penjualan BCA lebih banyak ditekan IMF.
Proses penjualan dilaksanakan tanpa tender dan calon pembeli BCA sudah ditunjuk yaitu lembaga keuangan Farallon dan Standard charter padahal selang tiga tahun kemudian aset BCA meningkat berkali-kali lipat.
Editor: Suryanto
Jangan
Tutupi Kerugian Negara Akibat Kejahatan BLBI
JAKARTA - Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai merupakan upaya melumpuhkan kedaulatan negara Indonesia yang dilakukan oleh oknum elemen masyarakat yang telah luntur nasionalismenya.
Sayangnya, pemerintah tidak segera mengungkap kejahatan perbankan yang telah menggerogoti APBN tersebut. Bahkan, pemerintah dinilai berupaya menutupi skandal itu dengan cara membuat laporan fiktif beban subsidi bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI sebesar 80,7 triliun rupiah dalam RAPBN 2013.
Hal tersebut sebenarnya bisa menjadi dasar bukti bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya kerugian negara tiap tahun akibat skandal BLBI. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono, mengungkapkan hal itu kepada Koran Jakarta di Jakarta, Senin (22/4).
Menurut Sri Edi, skandal BLBI merupakan kasus kedaulatan negara yang sedang dimangsa atau suatu upaya pelumpuhan negara yang dilakukan oleh preman-preman ekonomi yang dibantu oleh DPR dan kalangan birokrat.
"Kejahatan BLBI itu suatu silent take-over dan pembiaran melalui para penegak hukum, wakil-wakil rakyat, teknokrat, dan birokrat yang luntur nasionalismenya sekaligus lengah budaya dan lengah iman," tegas dia.
Sri Edi juga mengungkapkan subsidi bunga obligasi rekap sebesar 80,7 triliun rupiah pada tahun anggaran 2013 secara fiktif disisipkan dalam pos anggaran pembayaran bunga surat utang negara.
"Ini bisa dilihat di halaman 4-108 nota keuangan RAPBN 2013 tabel 4.14 dan ada dua laporan keuangan. Ini akal-akalan pemerintah untuk menutupi skandal BLBI," papar dia. Sri Edi pun mengaku telah melaporkan ketidakberesan penyelesaian BLBI ke KPK.
"DPR juga sudah kita berikan laporan. Intinya, kita mendesak aparat hukum untuk tidak terpaku pada surat keterangan lunas (SKL) obligor BLBI. Mereka belum diadili, belum dihukum, kok sudah dibebaskan dari utang BLBI. Ini sangat bertentangan dengan sistem dan prinsip hukum Indonesia," katanya.
Profesor ekonomi itu kembali menegaskan kebijakan pemerintah memberikan obligasi rekap kepada perbankan jelas tidak benar. Menurut Sri Edi, UU jelas melarang pengalihan utang perbankan menjadi utang publik. Sangat tidak adil kalau utang konglomerat itu harus ditanggung oleh rakyat.
"Asal usul utang ini juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengatakan utang ini utang pura-pura. Seolaholah pemerintah berutang kepada bank. Apalagi , pembukuan utang ini tidak jelas, masuk ke mana balance-nya. Utang pura-pura, tetapi pemerintah dipaksa membayar bunga. Dan ini berlanjut hingga saat ini," ujar Sri Edi.
Sebelumnya, dikabarkan, skandal BLBI dan beban bunga obligasi rekap merupakan sumber utama dari segala masalah keuangan dan ekonomi negara. Untuk itu, hanya dengan menghentikan obligasi rekap masalah APBN bisa diperbaiki. "Membayar bunga obligasi rekap eks BLBI itu lebih baik dihentikan, kemudian dananya dipakai untuk program pembangunan yang prorakyat," kata pengamat ekonomi politik, Marwan Batubara.
Operasi Darurat
Senada dengan Marwan, Sri Edi pun mendesak pemerintah agar menyetop pembayaran bunga obligasi rekap. Menurut dia, pemerintah perlu meneliti kemungkinan melakukan operasi darurat, antara lain mengupayakan membekukan dana curian BLBI yang disembunyikan di perbankan luar negeri.
"Bila dana curian itu tidak dapat ditarik maka diatur agar dapat dibekukan. Jumlah uang yang sama dengan yang dibekukan itu akan membuka jalan bagi negara untuk dapat mencetak uang baru dalam jumlah yang sama," jelas dia.
Upaya lain, tambah Sri Edi, bank-bank penyandang obligasi rekap dilarang dijual dan yang telah telanjur terjual harus dibeli kembali seperti BCA. Dan, diusahakan dibeli kembali dengan harga yang sama tanpa kerugian pihak Pemerintah Indonesia. sah/lex/idr/WP
Jangan
Tutupi Kerugian Negara Akibat Kejahatan BLBI
JAKARTA - Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai merupakan upaya melumpuhkan kedaulatan negara Indonesia yang dilakukan oleh oknum elemen masyarakat yang telah luntur nasionalismenya.
Sayangnya, pemerintah tidak segera mengungkap kejahatan perbankan yang telah menggerogoti APBN tersebut. Bahkan, pemerintah dinilai berupaya menutupi skandal itu dengan cara membuat laporan fiktif beban subsidi bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI sebesar 80,7 triliun rupiah dalam RAPBN 2013.
Hal tersebut sebenarnya bisa menjadi dasar bukti bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya kerugian negara tiap tahun akibat skandal BLBI. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono, mengungkapkan hal itu kepada Koran Jakarta di Jakarta, Senin (22/4).
Menurut Sri Edi, skandal BLBI merupakan kasus kedaulatan negara yang sedang dimangsa atau suatu upaya pelumpuhan negara yang dilakukan oleh preman-preman ekonomi yang dibantu oleh DPR dan kalangan birokrat.
"Kejahatan BLBI itu suatu silent take-over dan pembiaran melalui para penegak hukum, wakil-wakil rakyat, teknokrat, dan birokrat yang luntur nasionalismenya sekaligus lengah budaya dan lengah iman," tegas dia.
Sri Edi juga mengungkapkan subsidi bunga obligasi rekap sebesar 80,7 triliun rupiah pada tahun anggaran 2013 secara fiktif disisipkan dalam pos anggaran pembayaran bunga surat utang negara.
"Ini bisa dilihat di halaman 4-108 nota keuangan RAPBN 2013 tabel 4.14 dan ada dua laporan keuangan. Ini akal-akalan pemerintah untuk menutupi skandal BLBI," papar dia. Sri Edi pun mengaku telah melaporkan ketidakberesan penyelesaian BLBI ke KPK.
"DPR juga sudah kita berikan laporan. Intinya, kita mendesak aparat hukum untuk tidak terpaku pada surat keterangan lunas (SKL) obligor BLBI. Mereka belum diadili, belum dihukum, kok sudah dibebaskan dari utang BLBI. Ini sangat bertentangan dengan sistem dan prinsip hukum Indonesia," katanya.
Profesor ekonomi itu kembali menegaskan kebijakan pemerintah memberikan obligasi rekap kepada perbankan jelas tidak benar. Menurut Sri Edi, UU jelas melarang pengalihan utang perbankan menjadi utang publik. Sangat tidak adil kalau utang konglomerat itu harus ditanggung oleh rakyat.
Sebelumnya, dikabarkan, skandal BLBI dan beban bunga obligasi rekap merupakan sumber utama dari segala masalah keuangan dan ekonomi negara. Untuk itu, hanya dengan menghentikan obligasi rekap masalah APBN bisa diperbaiki. "Membayar bunga obligasi rekap eks BLBI itu lebih baik dihentikan, kemudian dananya dipakai untuk program pembangunan yang prorakyat," kata pengamat ekonomi politik, Marwan Batubara.
Operasi Darurat
Senada dengan Marwan, Sri Edi pun mendesak pemerintah agar menyetop pembayaran bunga obligasi rekap. Menurut dia, pemerintah perlu meneliti kemungkinan melakukan operasi darurat, antara lain mengupayakan membekukan dana curian BLBI yang disembunyikan di perbankan luar negeri.
"Bila dana curian itu tidak dapat ditarik maka diatur agar dapat dibekukan. Jumlah uang yang sama dengan yang dibekukan itu akan membuka jalan bagi negara untuk dapat mencetak uang baru dalam jumlah yang sama," jelas dia.
Upaya lain, tambah Sri Edi, bank-bank penyandang obligasi rekap dilarang dijual dan yang telah telanjur terjual harus dibeli kembali seperti BCA. Dan, diusahakan dibeli kembali dengan harga yang sama tanpa kerugian pihak Pemerintah Indonesia. sah/lex/idr/WP
Prof. Dr. Ir. Suhardi, MSc bersumpah TIDAK MAKAN roti, snack atau berbahan baku gandum
Prof. Dr. Ir. Suhardi, MSc, Seorang Ketua Umum salah satu partai besar dan juga seorang
pakar Kehutanan yang sangat kritis terhadap pangan di negerinya sendiri sangat
menyayangkan turunnya kesadaran masyarakat untuk mencintai hasil pangan negeri
sendiri dan lebih beralih dengan hasil import negara lain yaitu gandum.
Dan pada tahun 1987 tatkala menyelesaikan program doktoralnya di University of Los Banos (UPLB) Philipina. Profesor Suhardi mencetuskan SUMPAH GANDUM dan mengawali ‘lelaku’ Sumpah Gandum selama 23 tahun ini sebagai “protes terbuka’’ atas kebijakan pangan nasional karena risau dan kecewa bahwa Indonesia sudah terjebak dalam politik pangan yang dikendalikan pelaku bisnis kelas internasional, khususnya gandumisasi, sejak puluhan tahun lalu.
Maksudnya, mayoritas masyarakat Indonesia sudah sangat tergantung mengonsumsi semua bahan pangan yang berbahan baku gandum, seperti roti, snack, maupun mie rebus atau mie goreng dimanapun dan kapanpun. Dan sejak saat itu sampai sekarang beliau rajin mengonsumsi makanan khas Nusantara, seperti ketela rebus, jagung rebus, kacang tanah, umbi-umbian, dan ganyong sebagai makanan favorit dimanpun dan kapanpun.
Dan dalam pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM pada 17 Desember 1998. Beliau menaruh pohon ketela lengkap beserta sejumlah ketela di atas meja sidang. Aksi tersebut membuat heboh para undangan itu dilakukannya bersamaan menyampaikan paparan pengukuhan guru besarnya, yakni pentingnya mengonsumsi makanan lokal daripada gandum dan produk turunannya. Dan pada saat itulah beliau mendapat julukan sebagai Profesor Telo
Bahkan, ketika menjadi Dirjen Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada 2001 lalu, kebiasaan itu terus dijalankan hingga dirasakan sejumlah pejabat dan bawahannya.
Setiap rapat baik saat Profesor Suhardi menjabat sebagai Dekan atau Dirjen, beliau mewanti-wanti staf kantor agar tidak menyediakan makanan roti, snack atau berbahan baku gandum. “Saya selalu menekankan agar sediakan makanan ringan seperti kacang, atau ubi rebus,’’ ujarnya.
Dalam perhitungan Prof. Suhardi, dari importasi komoditas makanan seperti gandum, maka devisa negara yang tersedot keluar sebesar Rp 325 triliun per tahun. Padahal, menurut Prof. Suhardi, gizi gandum jauh lebih rendah dibandingkan gizi ketela atau umbi-umbian lain maupun beras.
Dan pada tahun 1987 tatkala menyelesaikan program doktoralnya di University of Los Banos (UPLB) Philipina. Profesor Suhardi mencetuskan SUMPAH GANDUM dan mengawali ‘lelaku’ Sumpah Gandum selama 23 tahun ini sebagai “protes terbuka’’ atas kebijakan pangan nasional karena risau dan kecewa bahwa Indonesia sudah terjebak dalam politik pangan yang dikendalikan pelaku bisnis kelas internasional, khususnya gandumisasi, sejak puluhan tahun lalu.
Maksudnya, mayoritas masyarakat Indonesia sudah sangat tergantung mengonsumsi semua bahan pangan yang berbahan baku gandum, seperti roti, snack, maupun mie rebus atau mie goreng dimanapun dan kapanpun. Dan sejak saat itu sampai sekarang beliau rajin mengonsumsi makanan khas Nusantara, seperti ketela rebus, jagung rebus, kacang tanah, umbi-umbian, dan ganyong sebagai makanan favorit dimanpun dan kapanpun.
Dan dalam pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM pada 17 Desember 1998. Beliau menaruh pohon ketela lengkap beserta sejumlah ketela di atas meja sidang. Aksi tersebut membuat heboh para undangan itu dilakukannya bersamaan menyampaikan paparan pengukuhan guru besarnya, yakni pentingnya mengonsumsi makanan lokal daripada gandum dan produk turunannya. Dan pada saat itulah beliau mendapat julukan sebagai Profesor Telo
Bahkan, ketika menjadi Dirjen Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada 2001 lalu, kebiasaan itu terus dijalankan hingga dirasakan sejumlah pejabat dan bawahannya.
Setiap rapat baik saat Profesor Suhardi menjabat sebagai Dekan atau Dirjen, beliau mewanti-wanti staf kantor agar tidak menyediakan makanan roti, snack atau berbahan baku gandum. “Saya selalu menekankan agar sediakan makanan ringan seperti kacang, atau ubi rebus,’’ ujarnya.
Dalam perhitungan Prof. Suhardi, dari importasi komoditas makanan seperti gandum, maka devisa negara yang tersedot keluar sebesar Rp 325 triliun per tahun. Padahal, menurut Prof. Suhardi, gizi gandum jauh lebih rendah dibandingkan gizi ketela atau umbi-umbian lain maupun beras.
Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimuat di salah satu media nasional,
konsumsi tepung gandum terus memperlihatkan kenaikan cukup signifikan setiap
tahunnya. Pada tahun 2003, konsumsi tepung terigu di Indonesia telah mencapai
19,8 gram (g) per kapita per hari. Jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan
dengan tingkat konsumsi penduduk tahun 1999 yang baru mencapai 17,9 gram per
hari.
Pada tahun 2005 konsumsi per kapita tepung terigu di tanah air naik menjadi 23,03 gram per kapita per hari, kemudian memasuki tahun 2006 naik lagi menjadi 23,60 gram per kapita per hari.
Selanjutnya, pada tahun 2008 lalu konsumsi tepung terigu nasional, menurut catatan Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo), mencapai 3,8 juta ton. Aptindo melaporkan, total kebutuhan tepung terigu sebesar itu setara dengan sekitar 4,5-5 juta ton biji gandum. Ironisnya, Ketua APTINDO Franciscus Welirang mengakui, sebanyak 100 persen dari jumlah sebanyak itu masih diimpor dari luar negeri.
“Pemerintah sekarang tidak memahami petuah Nabi Muhammad. Bukan carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Tapi, yang dilakukan pemerintah justru imporlah pangan hingga ke negeri Cina. Padahal di negeri ini terdapat 400.000 jenis tanaman yang bisa dikonsumsi, namun tidak terkelola dengan baik,’’ jelas Prof. Suhardi.
Selain itu , pola hidup sehat yang diterapkan beliau yaitu setiap hari mengayuh sepeda onthelmenuju Kampus UGM saat dia masih kuliah hingga menjabat sebagai Profesor dan tidak menggunakan AC pada ruang kerjanya namun lebih cenderung menggunakan sirkulasi udara langsung dari luar. "Pola hidupnya sederhana, low profile namun sangat menyehatkan" ujar salah satu rekan Prof. Suhardi
Spoiler for apa
kata mereka:
Quote:
Originally Posted by Prabowo Subianto
Prof. Suhardi ini telah lama bergerak dalam memperjuangkan
ekonomi kerakyatan khususnya di bidang kehutanan dan pertanian di berbagai
organisasi. Beliau menyadari bahwa di tengah kondisi bangsa yang telah 65
tahun memproklamirkan kemerdekaannya ini, sebetulnya kondisi bangsa masih
belum merdeka seutuhnya. Sistem ekonomi neo-liberalisme yang telah
lama dianut oleh bangsa Indonesia telah terbukti gagal dalam menyejahterakan
semua lapisan rakyat Indonesia.
Sistem ini telah jauh meninggalkan nilai-nilai yang telah dicetuskan oleh founding fathers kita tentang ekonomi berdasar kekeluargaan dan berbasis kerakyatan sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 adalah benar adanya. Itulah sebabnya beliau akhirnya memutuskan untuk berkomitmen dalam politik praktis dengan konsekuensi mengorbankan karier akademik dan karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
Quote:
Originally Posted by Dr. Ir. Muslimin Nasution APU
saya berdiskusi panjang lebar dan kagum atas pemikirannya.
Suhardi juga punya keunggulan yang aneh. Dia tidak suka makan gandum dan
turunannya. Itu sudah dilakukan sejak lama. Kegemarannya makanan lokal
seperti ketela, ubi, ganyong, garut, dan tales. Kebetulan saya termasuk anti
gandum bahkan saya pernah mengkampanyekan ‘war again wheat’ (perang melawan gandum).
Karena saya mencurigai masuknya gandum ke Indonesia terutama dari AS yang
dikenal dengan program Pl 480 title 1 dan title 2 mengandung agenda-agenda
tertentu di belakangnya.
|
Quote:
Originally Posted by Slamet Thohari
Profesor Suhardi di mata mahasiswa biasa dipanggil Profesor
Telo (ketela). Bukan karena ilmunya yang “rendahan” sehingga label “telo”.
Akan tetapi karena bertahun-tahun dia mengkampanyekan makanan lokal
Indonesia. Dan telo selalu menjadi andalannya.
Profesor Telo sangat gigih mengkampanyekan pentingnya diversifikasi pangan. Urusan pangan, Indonesia selama ini didominasi oleh kelompok tertentu yang hanya menginginkan keutungan. Wilayah yang tadinya tidak makan beras, telah digiring untuk makan beras, demi satu tujuan: keuntungan. Orang Papua yang notabenenya makan sagu, kini tergantung dengan beras. Begitu pula dengan orang Gunung Kidul, Pacitan dan seterusnya. Padahal ada banyak jenis sumber karbohidrat lain yang justru mempunyai nilai kalsium tinggi. Inilah yang disebut “homogenisasi makanan”. Yang belakangan ini terjadi semakin meluas. Profesor Suhardi dijuluki Profesor Telo. Karena kesederhanaannya. Santun, dan sangat gigih bukan hanya dalam omongan, akan tetapi juga tindakan langsung. Profesor Suhardi sangat agung misi gagasannya dan sangat sederhana. Sebagaimana telo sarat dengan gizi dan sangat merakyat.
Mahasiswa Filsafat
UGM dan pernah dibimbing
Prof. Suhardi dalam KKN tahun 2005. Sedang menyelesaikan Program Master-nya di Disability Studies (Studi Difabel) di University of Hawai at Manoa Amerika Serikat. |
Hingga kemudian konsistensi dari tindakan tidak mengonsumsi gandum dan mengkampanyekan makan ketela pohon dihargai pemerintah pusat dengan penghargaan “Pelopor Pemanfaatan Ketela” oleh Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Marzuki Usman pada tahun 1999 silam.
Siapa Penyedia Pangan Dunia Tahun 2050?
Menurut sebuah laporan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), rata-rata setiap individu mengkonsumsi sekitar 1,4 kilogram per hari. 400 gram diantaranya adalah produk sereal seperti roti. Bulan Maret 2012, populasi dunia mencapai angka 7 miliar dan membutuhkan sekitar 9,8 miliar kilogram pangan setiap hari.
Populasi dunia tumbuh dengan cepat dan bersamanya datang permintaan akan pangan. Menurut PBB, sekitar 9,3 miliar orang akan bermukim di bumi tahun 2050. Ekonomi global juga akan tumbuh dan warga dunia akan memiliki lebih banyak uang ketimbang sekarang. Mereka yang memiliki uang juga akan mampu membeli lebih banyak pangan.
Menurut FAO, pada tahun 2050, setiap individu akan mengkonsumsi sekitar 14 persen lebih banyak kalori. Ini berarti permintaan pangan juga akan meningkat drastis. Apabila investasi bagi sektor pertanian juga ikut naik, FAO memperkirakan sekitar 60 persen lebih banyak pangan akan diproduksi tahun 2050.
Sejalan dengan semakin bertambah mobile-nya dunia, muncul kekhawatiran mengenai kenaikan permintaan atas bahan bakar nabati yang tentu dapat memperburuk situasi. Di Beijing saja, ada lebih dari 5 juta mobil dan puluhan ribu lagi yang siap turun ke jalan setiap bulan. Mobil-mobil ini dapat digerakkan oleh bahan bakar minyak, tapi juga bisa oleh bahan bakar nabati yang diekstrak dari tebu. Oleh karena itu, semakin banyak lahan subur yang akan digunakan untuk memproduksi bahan bakar nabati ketimbang pangan.
Pada lahan subur akan ada persaingan antara tanaman untuk bahan bakar nabati dan tanaman yang digunakan untuk pangan. Namun wilayah-wilayah yang cocok bagi pertanian juga akan langka. Akibat perubahan iklim, gurun meluas di sejumlah wilayah dan lahan subur menjadi terlalu asin atau berpasir. Untuk mencapai target produksi 60 persen lebih banyak pangan pada tahun 2050, dunia tidak hanya harus meningkatkan produksi dari lahan pertanian yang sudah ada sekarang, tapi juga menemukan lahan subur baru.
www.dw.de
Wednesday, April 24, 2013
Di Depan Rizal Ramli, Ketua KPPU Akui Permainan Orang Dalam Kementerian
 |
| DR. RIZAL RAMLI |
Permintaan ini disampaikan Mantan Menko Perekomian Rizal Ramli ketika bertemu Ketua KPPU Nawir Messi di Jakarta, Rabu siang (24/4).
“KPPU sebaiknya mengumumkan siapa saja pelaku kartel bawang putih, gula, kedelai, jagung, daging sapi, dan komoditas pangan lain yang selama ini merugikan negara dan rakyat Indonesia. Juga diumumkan berapa volume impor yang mereka mainkan, serta berapa keuntungannya. Ini penting, karena sebagian dari keuntungan itu mereka gunakan untuk menyogok para pejabat korup,” papar tokoh yang menjadi ikon perubahan.
Sementara Nawir menyatakan, institusi yang dipimpinnya memang tengah melakukan investigasi dan pengawasan atas sejumlah komoditas pangan, khususnya di daerah-daerah. Di antaranya bawang putih, gula, kedelai, jagung, dan daging sapi. Pada beberapa kasus, terindikasi adanya praktik kartel yang sangat merugikan negara dan rakyat. Ada permainan antara pengusaha nakal dan pejabat korup.
“Khusus bawang putih, misalnya, selisih harga di dalam negeri dan luar negeri mencapai lebih dari dua kali lipat. Ini terjadi karena melibatkan para pejabat di sejumlah instansi terkait. Intinya, ada permainan ‘orang dalam’ di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Diharapkan dalam dua pekan ke depan sudah bisa kita perkarakan. Sedangkan untuk daging sapi mungkin perlu waktu tiga pekan lagi,” ungkap Nawir. [dem]
www.rmol.co
Subscribe to:
Posts (Atom)