Rakyat butuh akses kpd sumber-sumber Agraria, STOP IMPOR GANDUM

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menyimak pidato presiden SBY, ada yang perlu digarisbawahi tentang defisit anggaran dan kaitannya dengan pencabutan subsidi BBM, serta perlindungan sosial rakyat. Ada yang tidak tepat saat bicara subsidi BBM dan defisit.

Menurut Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), alangkah tidak tepat kalau menuduh subsidi BBM menjadi penyebab defisit APBN, karena subsidi BBM adalah kewajiban negara.

"Sebagaimana mandat pasal 33 UUD 45, yaitu kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam hal ini tambang migas, distribusi dan harga BBM tidak boleh diliberalkan serta harganya tidak tunduk kepada mekanisme pasar," kata Gunawan dalam siaran persnya, Selasa (30/4) siang ini.

Menurut Gunawan, defisit anggaran harus dilihat dari besarnya pembayaran utang luar negeri dan tidak optimalnya penerimaan negara. Solusinya adalah renegosiasi jadwal dan besaran pembayaran utang luar negeri; moratorium utang, penertiban pengusahaan atau bisnis pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

"Misalnya freeport hingga sekarang menolak renegosiasi kontrak karya harusnya bisa diberi sangsi," kata dia.

Mengenai perlindungan sosial terhadap rakyat miskin di mana mayoritasnya tinggal di pedesaan di tengah minimnya anggaran dan ketika kekayaan alam melimpah, maka tidak tepat kalau sekedar seperti BLT dan raskin adalah ironi karena pedesaan adalah produsen pangan.

"Solusinya beri akses masyarakat kepada sumber-sumber agraria dan sumber-sumber pangan langsung melalui pembaruan agraria. Pembaruan agraria berfungsi untuk memperkuat perekonomian nasional dan melindungi petani, nelayan, PKL dan buruh.

"Apalagi buruh tidak hanya bekerja di pabrik di perkotaan, tetapi juga buruh tani dan nelayan penggarap di pedesaan," kata dia.

suaramerdeka.com