TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham
Samad mengatakan, modus dugaan korupsi perkara Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) dan dana talangan Bank Century termasuk tak biasa.
"Kasus Century dan BLBI modusnya sangat canggih," katanya dalam sebuah seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2013. Kecanggihan itu, menurut dia, terlihat dari cara pengalihan aset terkait pemberian bantuan pada bank-bank yang terlibat dalam perkara ini.
Samad menjelaskan, pada kasus BLBI, bank-bank yang sudah dinyatakan tak mampu mengembalikan suntikan dana dari pemerintah diperintahkan menyerahkan asetnya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Oleh BPPN, aset itu kemudian dijual dengan harga murah. "Harganya di bawah pasar," katanya.
Menurut Abraham, pembeli aset tersebut adalah perusahaan luar negeri. Namun, setelah ditelusuri, mereka ternyata perusahaan yang sama dengan yang menyerahkan aset. "Jadi seolah sudah diserahkan, tapi sesungguhnya dia kembali ke perusahaan awal," ujarnya. Walhasil, kata dia, negara dirugikan hingga ratusan triliun rupiah. "Ini manipulasi," katanya.
BLBI merupakan skema bantuan dari Bank Indonesia kepada 48 bank bermasalah saat krisis moneter 1997-1998. Total nilainya mencapai Rp 140 triliun. Aset bank-bank bermasalah itu kemudian diambil alih oleh BPPN lantaran pemiliknya gagal bayar. Dari penjualan aset debitor itu ternyata hanya menutupi 26 persen dari total utang mereka.
Adapun Century mendapat bantuan pemerintah Rp 6,76 triliun saat mengalami krisis likuiditas pada 2008. Hingga kini, pemerintah masih berupaya menyita aset yang terkait dengan bank tersebut, termasuk yang berada di luar negeri.
Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Aswanto, pengusutan kasus Century ini sulit karena termasuk dalam kategori state capture corruption yang kolutif. "Elite dan pengusaha bersekongkol untuk melakukan korupsi," katanya. Meski demikian, dia optimistis KPK mampu menangani kasus itu. "Saya yakin Pak Abraham akan tuntaskan," ujarnya.
"Kasus Century dan BLBI modusnya sangat canggih," katanya dalam sebuah seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2013. Kecanggihan itu, menurut dia, terlihat dari cara pengalihan aset terkait pemberian bantuan pada bank-bank yang terlibat dalam perkara ini.
Samad menjelaskan, pada kasus BLBI, bank-bank yang sudah dinyatakan tak mampu mengembalikan suntikan dana dari pemerintah diperintahkan menyerahkan asetnya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Oleh BPPN, aset itu kemudian dijual dengan harga murah. "Harganya di bawah pasar," katanya.
Menurut Abraham, pembeli aset tersebut adalah perusahaan luar negeri. Namun, setelah ditelusuri, mereka ternyata perusahaan yang sama dengan yang menyerahkan aset. "Jadi seolah sudah diserahkan, tapi sesungguhnya dia kembali ke perusahaan awal," ujarnya. Walhasil, kata dia, negara dirugikan hingga ratusan triliun rupiah. "Ini manipulasi," katanya.
BLBI merupakan skema bantuan dari Bank Indonesia kepada 48 bank bermasalah saat krisis moneter 1997-1998. Total nilainya mencapai Rp 140 triliun. Aset bank-bank bermasalah itu kemudian diambil alih oleh BPPN lantaran pemiliknya gagal bayar. Dari penjualan aset debitor itu ternyata hanya menutupi 26 persen dari total utang mereka.
Adapun Century mendapat bantuan pemerintah Rp 6,76 triliun saat mengalami krisis likuiditas pada 2008. Hingga kini, pemerintah masih berupaya menyita aset yang terkait dengan bank tersebut, termasuk yang berada di luar negeri.
Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Aswanto, pengusutan kasus Century ini sulit karena termasuk dalam kategori state capture corruption yang kolutif. "Elite dan pengusaha bersekongkol untuk melakukan korupsi," katanya. Meski demikian, dia optimistis KPK mampu menangani kasus itu. "Saya yakin Pak Abraham akan tuntaskan," ujarnya.
No comments:
Post a Comment