SURABAYA - Terus menyusutnya lahan pertanian sepertinya menjadi pemikiran tersendiri bagi Kementrian Pertanian. Maklum, pemerintah dipacu untuk mendongkrak produktifitas pertanian untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk, disisi yang lain ketersediaan lahan terus mengalami pengurangan.
Kemarin, Menteri Pertanian Suswono mendiskusikan hal itu bersama awak redaksi Jawa Pos di gedung Graha Pena. Dia didampingi sederet pejabat teras kementrian tersebut.
Menurut Suswono, lahan persawahan di Indonesia yang masih aktif selama ini tinggal 13,5 juta hektar. Lahan tersebut menghasilkan 40 juta ton beras. Sementara saban tahun 113 ribu hektar lahan berkurang. "Padahal produksi beras tadi untuk menghidupi sekitar 280 juta penduduk," ucapnya, kemarin.
Bila dibanding Thailand, Indonesia bisa dibilang kalah. Sebab negeri gajah putih tersebut memiliki 9 juta hektar lahan persawahan dan menghasilkan 20 juta ton beras. Sementara berasnya hanya untuk menghidupi sekitar 70 juta penduduk.
Pemerintah selama ini memang tak bisa memaksa kepada para petani harus menanam varietas tertentu. Sedangkan, Thailand sebaliknya. Lahan pertanian juga tak bisa dengan mudahnya berpindah tangan.
Karenanya, pilihan pemanfaatan lahan kini terpulang kepada petani. Di daerah luar Jawa, pihaknya mendapati kecenderungan persahawan yang berubah menjadi perkebunan sawit. Kementriannya mencatat lahan sawit kini sudah mencapai 8,6 juta hektar.
Menurut menteri yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pihaknya kini tengah memikirkan upaya mendongkrak produktifitas lahan. Di antaranya melalui perbaikan sarana pertanian.
Selama ini 52 persen irigasi rusak. Rehabiltasi saluran irigasi saja membutuhkan dana yang tak sedikit, yakni mencapai Rp 21 triliun. "Segala upaya kami tempuh. Konflik antar negara kelak adalah rebutan pangan ini," ucapnya.
Pihaknya, sudah mengkoordinasikan hal tersebut dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lembaga tersebut setidaknya mencatat ada 7,2 juta hektar lahan terlantar. Kendati tak dimanfaatkan, lahan tersebut umumnya ada yang menguasai. Alas haknya kebanyakan adalah hak guna usaha (HGU).
Bila lahan telantar tadi bisa dipakai, setidaknya bisa menambah rasio lahan yang harus digarap petani. Kementrian Pertanian mencatat, seorang petani saat ini hanya menguasai 0,3 hektar area persawahan saja. Padahal, agar bisa menopang produksi beras, setidaknya, seorang petani harus menguasai 2 hektar sawah.
Dia menambahkan, kontribusi kementriannya dalam pembangunan pertanian tak bisa dibilang besar. "Saya katakan kontribusi kementrian dalam pembangunan pertanian hanya 20 persen saja. Selebihnya harus dibantu oleh kementrian yang lain," ucapnya.(git)
Kemarin, Menteri Pertanian Suswono mendiskusikan hal itu bersama awak redaksi Jawa Pos di gedung Graha Pena. Dia didampingi sederet pejabat teras kementrian tersebut.
Menurut Suswono, lahan persawahan di Indonesia yang masih aktif selama ini tinggal 13,5 juta hektar. Lahan tersebut menghasilkan 40 juta ton beras. Sementara saban tahun 113 ribu hektar lahan berkurang. "Padahal produksi beras tadi untuk menghidupi sekitar 280 juta penduduk," ucapnya, kemarin.
Bila dibanding Thailand, Indonesia bisa dibilang kalah. Sebab negeri gajah putih tersebut memiliki 9 juta hektar lahan persawahan dan menghasilkan 20 juta ton beras. Sementara berasnya hanya untuk menghidupi sekitar 70 juta penduduk.
Pemerintah selama ini memang tak bisa memaksa kepada para petani harus menanam varietas tertentu. Sedangkan, Thailand sebaliknya. Lahan pertanian juga tak bisa dengan mudahnya berpindah tangan.
Karenanya, pilihan pemanfaatan lahan kini terpulang kepada petani. Di daerah luar Jawa, pihaknya mendapati kecenderungan persahawan yang berubah menjadi perkebunan sawit. Kementriannya mencatat lahan sawit kini sudah mencapai 8,6 juta hektar.
Menurut menteri yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pihaknya kini tengah memikirkan upaya mendongkrak produktifitas lahan. Di antaranya melalui perbaikan sarana pertanian.
Selama ini 52 persen irigasi rusak. Rehabiltasi saluran irigasi saja membutuhkan dana yang tak sedikit, yakni mencapai Rp 21 triliun. "Segala upaya kami tempuh. Konflik antar negara kelak adalah rebutan pangan ini," ucapnya.
Pihaknya, sudah mengkoordinasikan hal tersebut dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lembaga tersebut setidaknya mencatat ada 7,2 juta hektar lahan terlantar. Kendati tak dimanfaatkan, lahan tersebut umumnya ada yang menguasai. Alas haknya kebanyakan adalah hak guna usaha (HGU).
Bila lahan telantar tadi bisa dipakai, setidaknya bisa menambah rasio lahan yang harus digarap petani. Kementrian Pertanian mencatat, seorang petani saat ini hanya menguasai 0,3 hektar area persawahan saja. Padahal, agar bisa menopang produksi beras, setidaknya, seorang petani harus menguasai 2 hektar sawah.
Dia menambahkan, kontribusi kementriannya dalam pembangunan pertanian tak bisa dibilang besar. "Saya katakan kontribusi kementrian dalam pembangunan pertanian hanya 20 persen saja. Selebihnya harus dibantu oleh kementrian yang lain," ucapnya.(git)
No comments:
Post a Comment